“Sinergi ini dibutuhkan, ketika ke wilayah dapil, selama ini tidak ada komunikasi sama sekali dengan anggota DPD RI di daerah, padahal kita tahu dan paham betul apa yang dibutuhkan dan permasalahan apa yang terjadi di daerah,” ucap Sylviana Murni.
Lain halnya, Anggota DPD Maluku Mirati Dewaningsih menyoroti masalah BSU di daerah kepulauan. Menurutnya biaya yang harus dikeluarkan dan jarak yang harus ditempuh dari dan menuju ke kantor pos terdekat untuk pencairan lebih jauh lebih besar daripada yang didapat.
“Ada kendala dalam pengambilan BSU tersebut karena biaya transportasi untuk mengambil BSU di daerah kepulauan lebih besar daripada dana BSU yang didapatkan, sehingga perlu dicari solusinya,” ucap Mirati.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite III Muslim M Yatim menyoroti permasalahan PHK yang saat ini terjadi di dunia digital sangat besar. Kemenaker harus menyoroti permasalahan ini karena ada ribuan pekerja pada sektor itu yang kehilangan pekerjaan.
“Bagaimana Kemenaker menyikapi adanya gelombang PHK yang terjadi di sektor digital saat ini dan sangat banyak, sehingga perlu langkah strategis dalam melindung nasib pekerja pada sektor itu,” pungkas Muslim. (mas)
