“Kita juga perlu untuk mengoptimalkan agenda-agenda kerja yang dimiliki mitra kerja di daerah sehingga sinergi kerjasama dapat meningkat” tambah Wakil Ketua Komite IV ini.
Wakil Ketua Komite IV lainnya, Sukiryanto dalam diskusi dengan BPKP Jambi ini menyoroti adanya beberapa regulasi yang berbeda dari beberapa Kementerian terkait dengan dana desa.
“Harapan kita bahwa regulasi terkait dana desa bisa diselaraskan, karena selama ini ada bebrapa regulasi yang dikeluarkan oleh beberapa Kementerian sehingga menimbulkan tumpeng tindih aturan” kata Senator Kalimantan Barat ini.
“Dalam paparan tadi, diungkapkan bahwa BPKP kesulitan untuk mendapatkan data tentang dana desa, mengapa bisa demikian? Tanya Elviana menanggapi paparan yang disampaikan BPKP. “Apakah hanya di Jambi saja, dan hal apa yang menyebabkan sulitnya memperoleh data tersebut? “Mohon agar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami dapat disampaikan secara tertulis untuk bahan kami rapat dengan BPKP pusat dan mitra kerja terkait lainnya”. Kepada BPKP sebaiknya laporan terkait permasalahan-permasalahn yang ditemui BPKP dalam melakukan pengawasan dana desa dapat disampaikan langsung kepada seluruh Kepala Daerah agar mereka juga memahami permasalahan di daerahnya, seperti permasalahan mengenai BUMDes yang tidak jalan, lalu permasalahan pendamping desa dan sebagainya” saran Elviana kepada BPKP.
Komite IV DPD RI sangat mengapresiasi apa yang dipaparkan oleh BPKP Jambi. “Kami sangat senang dan mengapresiasi apa yang telah dipaparkan BPKP Jambi, sangat komprehensif, lengkap dan mudah dipahami, sehingga diharapkan apa yang disampaikan ini bisa diikuti oleh BPKP perwakilan Provinsi lain.
Demikian juga Pemerintah pusat diharapkan juga dapat menampilkan data dengan lebih lengkap sehingga bisa dilihat mana Provinsi yang bagus dan mana yang harus lebih di perhatikan lagi dalam hal pengelolaan dan penggunaan dana desanya sehingga akuntabilitas keuangan desa dapat terwujud”, tutup Elviana Ketua Komite IV.*)
Press Rilis Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI
