Dirinya menambahkan, komitmen suatu negara terhadap perlindungan lingkungan hidupnya antara lain dapat dilihat dari pengakuan hak hukum untuk alam (right for nature) yang dilengkapi dengan hak-hak subjektif (subjektif rights) dan kewajiban Negara (duty of the state) di bidang pengelolaan lingkungan hidup serta perkembangan paradigma baru berupa ecocentrism.
Secara umum konsep ecocentrism (ekokrasi) menjadi perhatian dalam menyikapi berbagai masalah lingkungan sebagai akibat pembangunan dan industrialisasi. Ekokrasi merupakan perpaduan antara konsep lingkungan dan pembangunan yang tidak dapat dilepaskan dari teori ekosistem yang merupakan landasan lahirnya 3 konsep ekokrasi.
Melalui konsep ini dimana ekosistem menjadi mainstream di dalam pembangunan sehingga ekokrasi dapat disejajarkan dengan nomokrasi dan demokrasi.
Usai acara Penandatangan MoU, dilanjutkan dengan Dialog Yudisial Perlindungan Lingkungan Hidup, dengan Narasumber; Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., (Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Pokja Lingkungan Hidup MA RI), Dr. Ir. Agus Justianto, MS, (Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari), Dr. Ir. Bambang Supriyanto, MSc, (Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan), dengan Moderator Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H (Hakim Agung Mahkamah Agung).
Hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung, para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, para Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung serta Tim Pembaharuan.**
(Sumber Rilis Humas MA RI)
