Keluh kesah NFK dalam Pod Cast dengan MediaBanten.Com itu, di luar dugaannya, ternyata berbuntut kontroversi itu.
Sebagai seorang Guru yang merasa khawatir disalahpahami dan dinilai negatif oleh Publik , ia merasa kebingungan untuk memenuhi Undangan dari pihak Polres Pandeglang itu.
Singkat cerita, akhirnya, saya menyarankan agar NFK berkomunikasi dengan MOS pada malam hari atau keesokan harinya.
Belakangan saya memperoleh kabar bahwa “kesalahpahaman” antara pihak NFK dengan pihak MOS telah selesai, bahkan NFK telah membuat Pernyataan Tertulis, dan telah dipublikasikan.
Rupanya WH, Gubernur Banten 2017 – 2022, ikut tersulut emosinya oleh kabar adanya “Kriminalisasi Guru” itu. Bahkan WH menyatakan siap melakukan pembelaan terhadap NFK.
Mungkin WH lupa dan tidak menyadari bahwa masalah Cawas Sekolah ini mencuat akibat dari terkatung-katungnya Pelantikan Pengawas Sekolah di Provinsi Banten (di antara 176 Orang yang telah lolos Seleksi selama bertahun-tahun itu) , yang seharusnya telah dilantik sebelum berakhirnya Masa Jabatan WH – Andika tanggal 12 Mei 2022 lalu.
Sikap WH yang demikian itu mungkin disebabkan informasi yang diterimanya tidak utuh, tidak lengkap. Lagian juga bisa jadi merupakan bentuk “Pahlawan Kesiangan.”
Jadi, soal Cawas Sekolah ini bukan murni kesalahan PJ Gubernur Banten saat ini, Al Muktabar.
Sampai saat ini saya belum mengetahui alasan Gubernur WH (dulu) menunda-nunda Pelantikan Cawas Sekolah itu, dan tidak juga terlaksana hingga berakhirnya Masa Jabatan dirinya. Padahal keberadaan Pengawas itu mutlak sangat diperlukan bagi keberadaan dan kemajuan sekolah.
Untuk dimaklumi bahwa saat ini di Banten setidaknya terdapat 186 SMAN dan 532 SMAS (Jumlah 718) dan terdapat sebanyak 39 SMKN dan 303 SMKS (Jumpah 342), atau total 1.060 SMAN/SMAS/SMKN/SMKS yang sudah pasti membutuhkan kehadiran Pwngawas Sekolah.
Kelalaian WH saat masih menjabat Gubernur itu juga terjadi atas belum dilantiknya di antara 84 Calon Kepala Sekolah yang telah lolos Seleksi untuk mengisi Jabatan Kepala Sekolah pada puluhan Sekolah yang hingga kini masih dijalankan oleh sejumlah PLT Kepala Sekolah (terjadi Rangkap Jabatan) yang tentu saja sangat menghambat upaya penyelenggaraan sekolah untuk lebih maju dan berkembang.**
