Herry menjelaskan, penyelesaian masalah debu batu bara itu tidak bisa sebentar dan warga Rusun Marunda diharap bersabar. Penanganan saat ini sudah ditangani Kecamatan Cilincing sebab petugas yang akan bekerja melakukan inventarisasi sumber pencemaran, surat tugasnya ditandatangani oleh Camat Cilincing. Walaupun surat tugas ditandatangani oleh Camat Cilincing, namun Walikota akan memonitoring tahapan-tahapan kinerja petugas dilapangan serta sumber pencemaran.
“Kita akan tetap berusaha, hasil rapat di Walikota maupun hasil rapat di Kecamatan Cilincing pada Selasa (28/12/21) ini, akan langsung kita sampaikan semua kejadian secara lengkap ke Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta,” kata Herry.
Dalam beberapa hari ini petugas yang memiliki sertifikasi di bidangnya, mereka akan punya surat tugas untuk mengindetifikasi permasalahan sesuai hasil rapat di kecamatan.
“Kecamatan harus bisa memahami dari sisi sosial masyarakatnya, kalau Sudin LH maupun PPLH dari sisi bagaimana melihat sumber-sumber pencemarnya. Melihat pelanggaran-pelanggaran apa yang terjadi dan dikembalikan bahwa KCN yang bertanggungjawab,” ungkapnya.
Menurut UU No 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Dijelaskan Herry sebelumnya bahwa sesuai data yang diterima dari Puskesmas Marunda disebutkan dari Juli hingga Desember 2021 ini sebanyak 513 warga terkena penyakit ISPA, tapi dokter menyatakan Juli sampai September ada pengaruh Covid.
Baru di Oktober hingga Desember pengaruh Covid agak menurun, tetapi terjadi lonjakan pada Desember ini dan tercatat 116 warga terjangkit ISPA. “Jumlahnya ada 127 tetapi 11 orang berada di luar rusun Marunda. (Rosid/Tulus)
Editor Nurkolis
