“Jika keadaan negara tidak aman, atau terdapat kekacauan ekonomi maupun politik di pemerintahan Jokowi, barulah tuntutan ini relevan dan memiliki dasar hukum yang kuat,” lanjutnya.
Imelda Sari, Juru Bicara Partai Demokrat, menanggapi pandangan tersebut dalam diskusi dengan Dr. Audrey G. Tangkudung dan Desi SH, yang mengajukan uji materi terkait percepatan pelantikan Prabowo.
“Apakah ada celahnya,” papar Imelda Sari Juru Bicara Partai Demokrat menanggapi Dr. Audrey G. Tangkudung dan Desi SH.
Audrey cs beberapa hari yang lalu (20/5) telah mengajukan gugatan uji materi (judicial review ) ke Makamah Konstitusi terhadap Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Audrey cs berharap pelantikan Prabowo-Gibran dapat dipercepat menjadi sekitar Juli 2024, meskipun jadwal KPU menetapkan pelantikan pada 20 Oktober 2024..**
(Rept/NK)
