Dari hasil pemeriksaan penyidik, ditemukan adanya indikasi persekongkolan antara pihak pemberi pekerjaan dan penyedia barang/jasa sebelum proses pemilihan penyedia dilaksanakan. Selain itu, dalam realisasi pelaksanaan proyek, PT EPP diketahui tidak menjalankan salah satu item pekerjaan dalam kontrak, yakni pengelolaan sampah.
“Hal itu mengingat PT EPP tidak memiliki fasilitas, kapasitas, ataupun kompetensi sebagai perusahaan yang dapat melakukan pengelolaan sampah. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdapat potensi kerugian keuangan daerah sekitar Rp25 miliar,” jelas Rangga dalam sebuah siaran pers sebelumnya.
Fakta lain yang mencuat, PT EPP selalu memenangkan tender sejak tahun 2022 hingga anggaran tahun 2024 untuk proyek ‘Jasa Pengangkutan Sampah ke TPAS Cilowong’. Anehnya, perusahaan ini justru selalu menang dengan harga penawaran tertinggi.
Beredar kabar bahwa sejak awal proses tender proyek ini sudah menyimpang. PT EPP diduga terlibat persekongkolan dengan pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial RY, yang semestinya bisa dijerat dengan bukti digital.
Anggaran pengangkutan sampah di DLH Tangsel yang nilainya fantastis ini kini menjadi perhatian serius. Diduga kuat ada keterlibatan oknum pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah (Sekda), Kepala Dinas, serta sosok berinisial TCW. Indikasi kuat menunjukkan bahwa prosesnya seolah-olah sudah dikawal dan digiring sejak awal hingga tahap pemenangan. Hal itu terlihat dari tingginya nilai penawaran PT EPP, seolah tender hanya formalitas belaka.
Terungkapnya dugaan korupsi ini berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Nusantara (LPKL-Nusantara) ke Kejaksaan Agung RI. Namun, Kejati Banten sepertinya masih mengalami kesulitan untuk menetapkan tersangka.
Beredar isu bahwa sosok “Black Horse” dalam kasus dugaan korupsi ini adalah figur yang sangat kuat dan licin, bahkan santer disebut-sebut dikenal dengan panggilan “Babeh”.**
(Ydrn/Editor NK)
