Kelas Menengah dan Peluang Kebijakan dari Sensus Ekonomi 2026
Penulis Prof. Dr. Nairobi (Guru Besar dalam bidang Ekonomi Publik dan Dekan FEB Unila)
Jakarta, Indonesia Jurnalis – Kelas menengah Indonesia tidak bisa lagi diperlakukan sebagai kelompok yang otomatis aman. Data terbaru menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025, sehingga tekanan terhadap kelompok ini semakin nyata. Pada saat yang sama, pertumbuhan konsumsi kelas menengah pada 2025 terlihat lebih terbatas, yang menandakan daya beli mereka tidak sedang menguat secara meyakinkan.
Masalah ini penting karena kelas menengah memegang posisi strategis dalam perekonomian. Mereka adalah penggerak konsumsi, penyokong aktivitas usaha, dan lapisan sosial yang menjaga kestabilan antara kelompok bawah dan kelompok atas. Ketika kelas menengah melemah, yang terganggu bukan hanya kesejahteraan rumah tangga, tetapi juga fondasi pertumbuhan ekonomi domestik. Karena itu, kelas menengah tidak cukup hanya dijaga agar tidak jatuh miskin. Mereka perlu didorong agar bisa naik kelas menjadi kelompok atas yang lebih produktif.
Selama ini, kebijakan pemerintah sering bergerak di dua arah yang terpisah. Di satu sisi, perlindungan sosial diarahkan kepada kelompok miskin dan rentan. Di sisi lain, stimulus ekonomi sering dirancang secara umum atau sektoral. Kelas menengah berada di ruang tengah yang sering luput: terlalu “mampu” untuk menjadi sasaran utama bantuan, tetapi belum cukup kuat untuk menanggung sendiri kenaikan biaya hidup, risiko kehilangan pekerjaan, atau stagnasi usaha. Itulah sebabnya kelas menengah kerap menjadi penyangga ekonomi yang kelelahan.
Di sinilah Sensus Ekonomi 2026 menjadi penting. Sensus ini dirancang untuk mendata seluruh unit usaha dan menyediakan data dasar mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Karena pendataannya mencakup seluruh pelaku usaha di luar pertanian, dari usaha mikro hingga perusahaan besar, SE2026 dapat memberi gambaran yang lebih utuh tentang sektor-sektor yang menjadi sumber penghidupan kelas menengah.
Manfaat terbesar SE2026 terletak pada kemampuannya mengubah perdebatan tentang kelas menengah dari sekadar isu daya beli menjadi isu yang lebih struktural. Lewat data sensus, pemerintah akan lebih mudah melihat di sektor mana usaha kelas menengah tumbuh, di mana mereka stagnan, berapa banyak tenaga kerja yang diserap, seberapa kuat digitalisasi usahanya, dan bagaimana kondisi aset serta skala usahanya. Tanpa data seperti ini, kebijakan untuk kelas menengah cenderung bersifat umum dan tidak cukup tajam.
