Peluncuran Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan Dorong Lahirnya UU Perekonomian Nasional

Peluncuran Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan Dorong Lahirnya UU Perekonomian
Peluncuran buku "Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan" yang dirangkaikan dengan Simposium Nasional bertema Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045" yang berlangsung di Auditorium RRI Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Peluncuran Buku Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan Dorong Lahirnya UU Perekonomian Nasional Menuju Indonesia Emas 2045

JAKARTA, Indonesia jurnalis– Gagasan mengenai pentingnya kemandirian ekonomi nasional kembali menjadi sorotan dalam peluncuran buku “Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan” yang dirangkaikan dengan Simposium Nasional bertema Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045″ yang berlangsung di Auditorium RRI Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Forum ilmiah tersebut menjadi wadah bertemunya akademisi, ekonom, peneliti, pelaku usaha, serta insan media untuk membahas arah pembangunan ekonomi Indonesia yang berlandaskan konstitusi, berpihak pada kepentingan nasional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber, di antaranya penulis sekaligus ekonom strukturalis Dr. Agus Rizal, S.E., M.M., Komisaris Utama Ethos Group Mukit Hendrayatno, Direktur RRI Dr. Ignatius Hendrasmo, M.A. Guru Besar Ekonomi Politik IPB Prof. Didin S. Damanhuri, CEO Nusantara Center Prof. Yudhie Haryono, Ph.D., serta penulis, peneliti, dan dosen Universitas MH Thamrin Dedi Setiadi, S.Kom., M.M.

Dalam sambutannya, Prof. Didin S. Damanhuri menegaskan bahwa pemikiran ekonom senior Soemitro Djojohadikusumo masih sangat relevan untuk menjawab tantangan ekonomi global saat ini. Menurutnya, Indonesia memerlukan keberanian untuk membangun sistem ekonomi yang berdaulat, berkeadilan, dan tidak bergantung pada kekuatan ekonomi asing.

Ia menilai cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai apabila Indonesia hanya menjadi pasar bagi kepentingan global. Karena itu, dibutuhkan keberpihakan nyata melalui regulasi yang mampu memperkuat industri nasional, melindungi sumber daya strategis, serta memastikan hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

“Pemikiran Soemitro Djojohadikusumo mengingatkan kita bahwa kemerdekaan politik harus dibarengi dengan kemerdekaan ekonomi. Tanpa kedaulatan ekonomi, bangsa akan terus menghadapi berbagai bentuk penjajahan dalam wajah yang berbeda,” ujarnya.

Baca Juga  Pembangunan Perdesaan: Sudahkah Mengurangi Beban Mereka?  

Peluncuran buku tersebut menjadi momentum untuk menghidupkan kembali warisan pemikiran Soemitro Djojohadikusumo yang dikenal sebagai salah satu arsitek pembangunan ekonomi Indonesia. Melalui buku ini, pembaca diajak memahami perjuangan intelektual Soemitro dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang mandiri, produktif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sementara itu, Dr. Agus Rizal menjelaskan bahwa buku *Soemitro Djojohadikusumo Anti Penjajahan* tidak hanya mengulas perjalanan sejarah tokoh ekonomi nasional tersebut, tetapi juga menghadirkan refleksi kritis terhadap berbagai persoalan ekonomi Indonesia saat ini.

Menurutnya, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, dominasi modal asing, lemahnya industrialisasi, hingga rendahnya nilai tambah sumber daya alam merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan keberanian politik melalui pembentukan Undang-Undang Perekonomian Nasional yang komprehensif.

“Indonesia membutuhkan fondasi hukum yang mampu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” katanya.

Redaksi
Author: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *