Saat ini, jumlah peserta ibadah publik dibatasi maksimal sekitar 50 orang. Bahkan sebelumnya, Patriarkat Latin Yerusalem juga telah mengumumkan pembatalan prosesi tradisional Minggu Palma yang biasanya diikuti ribuan umat dari Bukit Zaitun menuju Yerusalem.
Meski demikian, pihak gereja menegaskan bahwa mereka telah mematuhi seluruh aturan sejak awal konflik berlangsung.
“Para pemimpin gereja telah bertindak dengan penuh tanggung jawab dan, sejak awal perang, telah mematuhi semua pembatasan yang diberlakukan,” kata pihak Patriarkat.
Namun, keputusan mencegah masuknya kardinal dan custos tetap menuai kritik keras. Pihak gereja menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak proporsional.
“Mencegah masuknya kardinal dan custos, yang memikul tanggung jawab gerejawi tertinggi bagi Gereja Katolik dan Tempat-tempat Suci, merupakan langkah yang jelas-jelas tidak masuk akal dan sangat tidak proporsional,” tegas mereka.
Tak hanya itu, Patriarkat juga menilai kebijakan tersebut diambil secara tergesa-gesa dan tidak mencerminkan prinsip keadilan.
“Keputusan yang tergesa-gesa dan pada dasarnya cacat ini, yang tercemar oleh pertimbangan yang tidak semestinya, merupakan penyimpangan ekstrem dari prinsip-prinsip dasar kewajaran, kebebasan beribadah, dan penghormatan terhadap status quo,” tutup pernyataan tersebut.*
(Red/dari berbagai sumber)
