Ketua Umum APPMBGI Buka Suara: Anggaran MBG Final, Tinggal Mengawal Pemanfaatannya
JAKARTA, Indonesia jurnalis – 01 Maret 2026 – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia menegaskan bahwa polemik terkait anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya tidak lagi berfokus pada perdebatan politik anggaran, melainkan diarahkan pada penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatannya.
Ketua Umum APPMBGI, Dr. Abdul Rivai Ras, mengatakan bahwa secara prosedural dan politik, anggaran MBG telah diputuskan bersama oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
“Anggaran MBG sudah menjadi keputusan politik negara dan telah disepakati melalui mekanisme konstitusional bersama DPR. Karena itu, perdebatan tidak perlu lagi diarahkan pada ada atau tidaknya anggaran, melainkan pada bagaimana pemanfaatannya diawasi secara ketat, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Dr. Abdul Rivai Ras dalam keterangan tertulis, Minggu, 01 Maret 2026.
Ia menegaskan, yang justru harus diperkuat saat ini adalah sistem pengawasan publik, tata kelola keuangan, serta mekanisme akuntabilitas hingga ke tingkat satuan pelayanan dan dapur pelaksana.
“Anggaran MBG adalah dana publik. Maka prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana per porsi harus menjadi perhatian utama semua pihak,” katanya.
Menurut Dr. Abdul Rivai Ras, penguatan pengawasan menjadi penting di tengah besarnya skala program dan luasnya jangkauan pelaksanaan MBG di berbagai daerah.
Ia menilai, penguatan tata kelola anggaran juga merupakan pesan kehati-hatian bagi seluruh pelaksana di lapangan agar tidak menjadikan MBG sebagai sekadar proyek administratif.
“Ini harus menjadi warning bagi seluruh pengelola dapur, mitra, dan pemangku kepentingan, bahwa MBG bukan ruang kompromi untuk praktik tidak akuntabel. Kepercayaan publik terhadap program ini ditentukan oleh seberapa serius negara menjaga integritas pengelolaannya,” ujarnya.
Di sisi lain, Dr. Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa APPMBGI memandang MBG sebagai kebijakan strategis jangka panjang, bukan hanya program sosial jangka pendek.
Menurut dia, dampak MBG tidak berhenti pada pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki efek berganda terhadap pembangunan sosial, ekonomi, bahkan posisi strategis Indonesia ke depan.
“MBG adalah investasi sumber daya manusia. Jika dikelola secara konsisten dan berintegritas, program ini akan berkontribusi besar terhadap kualitas generasi produktif Indonesia di masa depan,” kata dia.
Dr. Abdul Rivai Ras menilai, perbaikan status gizi anak sejak dini merupakan fondasi utama bagi terbentuknya kualitas modal manusia yang lebih sehat, produktif, dan kompetitif.
“Dalam jangka panjang, MBG akan memperkuat basis modal manusia Indonesia. Inilah yang menjadi prasyarat utama bagi terciptanya bonus demografi yang berkualitas, bukan sekadar bonus jumlah penduduk usia kerja,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menilai bahwa keberhasilan MBG akan membawa dampak berlapis.
Secara sosial, MBG memperkuat perlindungan kelompok rentan dan memperkecil ketimpangan akses gizi.
Author: Redaksi
