Tak hanya uang, Kejagung juga akan menyerahkan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luas mencapai 896.969,143 hektare. Pengembalian kawasan ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum tidak semata soal angka, tetapi juga tentang pemulihan hak negara atas sumber daya alam yang selama ini dikuasai secara ilegal.
Dalam kesempatan yang sama, Kejaksaan Agung turut memamerkan dana senilai Rp13.255.244.538.149 atau sekitar Rp13,2 triliun. Dana tersebut berasal dari pengungkapan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO), yang juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Kehadiran Presiden dalam agenda ini menegaskan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan pengembalian aset negara sebagai prioritas utama. Penertiban kawasan hutan, pembongkaran korupsi sektor sumber daya alam, dan pemulihan keuangan negara menjadi indikator nyata bahwa penegakan hukum diarahkan untuk memberi efek jera, bukan sekadar seremonial.
Namun demikian, publik kini menunggu langkah lanjutan. Transparansi penggunaan dana sitaan dan konsistensi penindakan terhadap para pelaku menjadi ujian sesungguhnya bagi aparat penegak hukum, agar menara uang yang dipamerkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga bukti keberlanjutan keadilan dan supremasi hukum.**
(NK)
