Masalah lain adalah harga barang konsumsi hasil industri. Warga desa membeli sabun, minyak goreng, rokok, mie instan, pupuk, makanan kemasan, dan berbagai barang pabrik lainnya dengan harga yang sering lebih mahal daripada di kota. Mengapa? Karena rantai distribusi yang lebih panjang, volume pasar yang lebih kecil, dan biaya logistik yang lebih tinggi. Artinya, desa bukan hanya daerah yang jauh secara geografis, tetapi juga jauh secara ekonomi. Mereka hidup di wilayah yang membayar “pajak jarak” dalam bentuk harga barang yang lebih mahal.
Beban yang sering tidak disadari adalah biaya pendidikan anak. Ketika anak desa kuliah di kota, keluarga harus menanggung uang kos, transportasi, makan, dan kebutuhan hidup harian yang jauh lebih tinggi daripada biaya pendidikan formal itu sendiri. Banyak keluarga desa sebenarnya ingin menyekolahkan anak setinggi mungkin, tetapi impian itu dibatasi oleh beban ekonomi tambahan. Pendidikan tinggi akhirnya menjadi beban rumah tangga, bukan semata investasi masa depan. Ini membuat mobilitas sosial masyarakat desa menjadi jauh lebih lambat.
Karena itu, masalah desa bukan hanya soal kemiskinan pendapatan, tetapi juga beban berat biaya hidup. Ini adalah bentuk beban yang kerap tak terlihat dalam statistik sederhana. Secara nominal, desa mungkin menerima subsidi, bantuan, dan program pemerintah. Namun secara substantif, banyak rumah tangga desa tetap menanggung biaya hidup yang lebih tinggi daripada yang dibayangkan. Mereka membayar lebih untuk barang yang sama, mendapat layanan yang lebih rendah, dan menanggung biaya tambahan dari keterisolasian.
Bagi para pemimpin daerah, fakta ini seharusnya menjadi alarm kebijakan. Pembangunan desa tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diumumkan. Yang harus diukur adalah apakah program itu benar-benar menurunkan beban hidup riil masyarakat. Jalan harus diperbaiki agar biaya transportasi turun. Distribusi BBM dan LPG harus sampai ke warga dengan harga yang wajar. Listrik harus tidak hanya tersedia, tetapi juga berkualitas. Barang konsumsi harus lebih mudah dijangkau. Pendidikan tinggi harus lebih terjangkau bagi keluarga desa.
Jika beban hidup di desa tidak dikurangi, maka program apa pun hanya akan menjadi kosmetik kebijakan. Masyarakat desa akan tetap berada dalam posisi yang tidak adil, disuruh bersyukur atas bantuan, padahal setiap hari mereka menanggung ongkos hidup tambahan yang tidak pernah benar-benar dipulihkan. Inilah sebabnya pembangunan yang sejati harus dimulai dari keberanian mengakui bahwa desa bukan wilayah murah, melainkan wilayah yang terlalu lama dibebani oleh ketimpangan biaya hidup.
Jumlah penduduk yang tinggal di desa juga jauh lebih besar daripada penduduk perkotaan. Karena itu, kebijakan pembangunan seharusnya lebih berhati-hati dan berpihak sungguh-sungguh pada kebutuhan riil masyarakat perdesaan. Jangan sampai desa yang sudah memikul beban hidup lebih berat justru kembali dibebani oleh program-program yang tampak populis, tetapi pada praktiknya menghadirkan masalah baru, biaya baru, dan tekanan baru bagi rakyat desa. Yang dibutuhkan desa bukan sekadar program yang terdengar baik, melainkan kebijakan yang benar-benar menurunkan beban hidup mereka.
