“Apalagi DBH dalam RAPBN 2023 kembali diturunkan, ini tentu menimbulkan keberatan dari para kepala daerah. Kementerian keuangan tentu memiliki alasan untuk melakukan evaluasi terhadap jumlah Transfer ke Daerah. Mungkin karena serapan tahun kemarin belum maksimal dan lain-lain”, urai mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Lebih lanjut, Sultan mengingatkan bahwa meskipun tidak sepenuhnya efektif memenuhi keinginan daerah, kami merekomendasikan agar Pemerintah daerah baik Bupati maupun walikota agar bisa memanfaatkan keberadaan DPD RI melalui Senator dari daerahnya masing-masing. Kepala daerah sebaiknya jangan main kejar-kejaran sendiri dengan pemerintah pusat.
“Kalau ingin memperjuangkan hak-hak daerah, Kepala daerah sebaiknya jangan main solo. Ruwet dan capek. Kami mengundang seluruh kepala daerah untuk datang ke DPD RI jika terdapat keinginan yang ingin disampaikan kepada pemerintah pusat”, tutupnya.
Diketahui terdapat video viral aksi protes Bupati Meranti Muhammad Adil kepada utusan menteri keuangan RI. Muhammad Adil menjelaskan pada 2022, Meranti menerima DBH sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak US$60 per barel. Padahal dengan merujuk pada pidato Jokowi, pembahasan APBD Meranti 2023 menggunakan asumsi harga minyak dunia naik menjadi US$100 per barel.
“Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta,” ungkapnya seperti dikutip dari website Pemda Meranti.
