dengan tujuan awal pada waktu konsep tersebut dicetuskan,” sambung Gubernur Kalbar.
Sutarmidji juga mengatakan, strategi pembangunan ini secara prinsip menunjukkan bahwa pilar-pilar pembangunan berkelanjutan mendapatkan perhatian yang setara dan sinergis. Penerapan pembangunan berkelanjutan di tingkat provinsi bukan tanpa tantangan, terutama dalam memenuhi kebutuhan manusia akan pertumbuhan pembangunan ekonomi, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, masalah kesenjangan dan pemerataan pembangunan menjadi tantangan yang harus diatasi pula. Dengan kebijakan otonomi daerah, maka kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah diharapkan dapat mempersempit tingkat kesenjangan.
“Untuk itu, sistem pengawasan dan pengaturan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus ditegakkan agar sejalan dengan tujuan nasional, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Permasalahan pembangunan berkelanjutan sudah bukan merupakan masalah domestik atau lokal saja. Oleh karena itu, perlu dibangun persepsi dan pemahaman yang sama dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat madani, swasta maupun akademisi mengenai konsep “ekonomi hijau”, khususnya dalam rangka implementasi dan menginternalisasikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
Setelah sambutan dari Gubernur Kalbar, diteruskan dengan penyampaian materi-materi dari para narasumber kemudian, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
(Dispen Lantamal XII)
