Tentu saja epidemi narkoba adalah persoalan yang sangat serius. Tapi biar bagaimanapun, ia berada dalam ranah kejahatan transnasional — bukan perang. Menyebut operasi militer sebagai “penegakan hukum” tidaklah mengubah hakikatnya. Dalam hukum internasional, klasifikasi ditentukan oleh tindakan, bukan oleh istilah. Serangan bersenjata terhadap negara berdaulat adalah penggunaan kekuatan, bukan penegakan hukum. Apa pun narasi yang menyertainya.
Lebih dari itu, terdapat prinsip yang selama puluhan tahun menjadi fondasi hubungan antarnegara: imunitas kepala negara. Selama seorang presiden masih menjabat dan diakui secara internasional, ia memiliki kekebalan dari yurisdiksi pidana negara lain. Tuduhan kejahatan, bahkan yang paling serius sekalipun, tidak otomatis menghapus imunitas tersebut.
Walhasil, penangkapan paksa seorang presiden aktif melalui operasi militer bukan hanya kontroversial, tetapi merusak arsitektur hukum internasional. Ia membuka dan mengawetkan preseden berbahaya: agresi terhadap sebuah negara berdaulat dibenarkan cukup dengan melabeli seseorang sebagai kriminal atau teroris.
Kasus Venezuela pada akhirnya bukan sekadar soal Maduro atau Amerika Serikat saja. Ia adalah ujian bagi dunia dan hukum internasional — apalagi bila tuduhan itu benar, bahwa tujuan sesungguhnya serangan itu adalah merampok minyak Venezuela **
(Sc : Rachland Nashidik)
