Forum Perempuan Tolak Poligami Desak Gubernur DKI Jakarta Pecat ASN yang Berpoligami

Forum Perempuan Tolak Poligami Desak Gubernur DKI Jakarta Pecat ASN yang Berpoligami
Aksi massa yang tergabung dalam Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (21/5/2025)
Forum Perempuan tolak Poligami desak Gubernur DKI Jakarta Pecat ASN yang berpoligami, Poligami memang dibolehkan dalam Islam, tapi apakah sudah ada izin dari istri pertama? ujar orator aksi

Jakarta, Indonesia jurnalis – Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (21/5/2025). Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar menindak tegas dan mencopot Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan praktik poligami.

Forum Perempuan Tolak Poligami Desak Gubernur DKI Jakarta Pecat ASN yang Berpoligami
Aksi massa yang tergabung dalam Forum Perempuan Tolak Poligami (FPTP) menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (21/5/2025)

Dalam aksi tersebut, salah satu orator, Feronika, mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun, menegaskan bahwa meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam, namun pelaksanaannya harus berdasarkan izin dari istri pertama. Ia mempertanyakan apakah para ASN yang berpoligami telah memenuhi syarat tersebut.

“Poligami memang dibolehkan dalam Islam, tapi apakah sudah ada izin dari istri pertama? Kami mendukung monogami dan meminta Pak Gubernur agar mencopot ASN yang terbukti melakukan poligami,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, sejak dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 21 Februari 2025, Pramono Anung telah menyatakan secara tegas bahwa dirinya menganut prinsip monogami dan tidak mentoleransi praktik poligami atau perselingkuhan di kalangan pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Di era kepemimpinan saya, jika ada anak buah, terutama pejabat, yang melakukan poligami atau selingkuh, pasti akan saya copot jabatannya,” tegas Pramono saat pelantikannya.

FPTP menyatakan dukungannya terhadap komitmen Gubernur Pramono yang menolak praktik poligami di lingkungan birokrasi. Mereka meminta janji tersebut segera diwujudkan melalui tindakan nyata terhadap ASN yang terlibat.

Redaksi
Author: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

" Anda tidak dapat menyalin konten halaman ini "