Kemendagri dan Kementerian PU Percepat Pembangunan KIPP DOB Papua, Target Selesai 2028. Ada banyak program yang dilakukan (untuk KIPP) selain membangun Kantor Gubernur, DPR, dan MRP
JAKARTA , Indonesia Jurnalis – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus memperkuat koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pada Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan pentingnya percepatan pembangunan KIPP pada DOB Papua dengan tetap memastikan kepastian hukum dan sinergi lintas kementerian/lembaga. Target pembangunan direncanakan rampung pada 2028.
“Ada banyak program yang dilakukan (untuk KIPP) selain membangun Kantor Gubernur, DPR, dan MRP, juga beberapa sanitasi, jalan, dan beberapa program yang menurut kami sangat sekali membantu teman-teman di daerah,” katanya dalam rapat bersama Wakil Menteri (Wamen) PU membahas perkembangan KIPP DOB Papua di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (25/2/2026).
Ribka menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus bekerja secara maraton dalam menjalankan tugas-tugas negara. Berdasarkan kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu, progres pembangunan KIPP di sejumlah DOB menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.
Meski masih terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi atensi, termasuk aspek hukum di beberapa wilayah, Ribka memastikan terus dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan gubernur serta pihak terkait guna memastikan penyelesaian berjalan baik. Ia juga menggarisbawahi kejelasan mengenai kemungkinan adanya lelang baru atau mekanisme lainnya berkaitan dengan pembangunan.
“Kami mohon dukungan dari gubernur empat daerah DOB, dan juga masyarakat, serta Forkopimda yang ada di sana untuk bersama-sama kita memberikan dukungan full kepada Kementerian PU, dan juga Kementerian Dalam Negeri, yang mana terus melakukan percepatan pembangunan daerah otonomi khusus di Papua,” terangnya.
Selain itu, Ribka menyoroti perkembangan di Papua Pegunungan. Secara khusus, ia menyampaikan bahwa pada 6 Februari lalu telah dilakukan pembahasan terkait fokus lokasi KIPP di Papua Pegunungan. Pembangunan kantor Gubernur, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) ditargetkan memenuhi seluruh kriteria dan dapat dilaksanakan pada tahun ini, dengan dukungan Kementerian PU serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menegaskan, karena pembangunan KIPP DOB merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), maka diharapkan nantinya dapat diresmikan oleh Presiden atau Wakil Presiden setelah seluruh tahapan dan pembangunan terselesaikan.
Author: Redaksi
