“Semoga pembangunan daerah DOB ini harapan besar kami akan diresmikan Bapak Presiden di tahun 2028,” tambahnya.
Ribka juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dapat bersinergi dengan baik. Dalam waktu dekat, Kemendagri bersama Kementerian PU berencana turun langsung ke daerah untuk memastikan berbagai kendala dapat diselesaikan secara terintegrasi.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dari Kementerian PU yang terus komitmen dan mendorong membangun empat daerah DOB dengan KIPP,” tuturnya.
Di sisi lain, Wamen PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa tiga provinsi telah menunjukkan progres pembangunan yang cukup signifikan. Ia merinci, Papua Barat Daya telah rampung, Papua Selatan bahkan sudah difungsionalkan, sementara Papua Tengah kini mulai memasuki tahap pelaksanaan pembangunan. Adapun satu provinsi lainnya, yakni Papua Pegunungan, masih memerlukan percepatan karena pihaknya masih menunggu dokumen feasibility study (FS) dan master plan.
Pada 2026, akses terhadap dokumen tersebut ditargetkan sudah tersedia sehingga percepatan pembangunan KIPP di Papua Pegunungan dapat segera diwujudkan.
“Saya berharap 2028 sesuai dengan kita rapat dengan Komisi II [DPR RI] kemarin, itu bisa difungsionalkan dan bahkan mudah-mudahan bisa diresmikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk empat DOB yang ada di Papua,” pungkasnya.*
(Redaksi)
