Singapura Raup Untung dari Komoditas Indonesia, Prabowo Berupaya Benahi Kebocoran Ekonomi Nasional
JAKARTA, Indonesia Jurnalis–Singapura dikenal sebagai negara dengan wilayah yang relatif kecil dan keterbatasan lahan pertanian. Negara tersebut tidak memiliki perkebunan kopi maupun kelapa sawit dalam skala besar. Aktivitas pertaniannya lebih banyak mengandalkan lahan terbatas dengan konsep pertanian perkotaan atau urban agriculture.
Namun, keterbatasan sumber daya alam tersebut tidak menghalangi Singapura untuk meraih keuntungan besar dari perdagangan komoditas pertanian dan perkebunan negara lain, termasuk Indonesia.
Ironisnya, Indonesia yang memiliki lahan luas serta kekayaan sumber daya alam justru dinilai belum sepenuhnya menikmati keuntungan dari rantai perdagangan global.
Sebagai contoh, komoditas kopi. Berdasarkan data yang diberitakan JPNN, pada 2024 Indonesia mengekspor kopi ke Singapura dengan nilai mencapai 20,06 juta dolar AS.
Namun, pada tahun yang sama, Singapura tercatat mengekspor kembali kopi yang tidak terserap di pasar domestiknya ke berbagai negara dengan nilai mencapai 30,06 juta dolar AS.
Artinya, komoditas yang berasal dari Indonesia dapat masuk ke Singapura, kemudian diperdagangkan kembali ke negara lain dengan nilai perdagangan yang lebih besar. Malaysia menjadi salah satu negara tujuan perdagangan tersebut.
Kondisi serupa juga terlihat pada komoditas minyak sawit. Pada 2022, Singapura tercatat mengekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ke India senilai 360,44 juta dolar AS dan ke Kenya sebesar 38,84 juta dolar AS.
Selain itu, ekspor juga dilakukan ke Nigeria senilai 11,15 juta dolar AS, serta sejumlah negara lainnya seperti Uganda, Israel, Inggris, Mozambik, Mauritania, dan negara-negara di kawasan Uni Eropa, termasuk Jerman.
Padahal, Singapura tidak memiliki perkebunan kelapa sawit dalam skala produksi seperti Indonesia. Namun, negara tersebut mampu mengambil keuntungan dari aktivitas perdagangan dan distribusi komoditas tersebut.
Fenomena ini menjadi gambaran bahwa persoalan Indonesia bukan semata-mata terletak pada kemampuan memproduksi komoditas, melainkan juga pada penguasaan akses pasar, perdagangan lanjutan, dan rantai distribusi internasional.
Selama puluhan tahun, Indonesia dinilai lebih banyak menempati posisi sebagai negara produsen. Sementara itu, keuntungan dari proses perdagangan berikutnya justru dinikmati oleh pihak lain melalui berbagai pusat perdagangan internasional.
Indonesia menanggung biaya produksi, mulai dari pengelolaan lahan hingga proses panen dan pengolahan awal. Namun, nilai tambah dari perdagangan lanjutan tidak selalu tercatat dan dinikmati di dalam negeri.
Persoalan inilah yang menjadi salah satu perhatian Presiden Prabowo Subianto. Jauh sebelum menjabat sebagai presiden, Prabowo kerap menyoroti besarnya kebocoran ekonomi yang dialami Indonesia.
Ia pernah menyebut bahwa Indonesia menghadapi persoalan kebocoran ekonomi yang sangat besar.
Lantas, apa langkah pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut setelah Prabowo menjabat sebagai Presiden?
