Salah satu upaya yang dilakukan adalah menerapkan kebijakan satu pintu ekspor untuk komoditas sumber daya alam strategis melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah.
Kebijakan tersebut bertujuan memperketat pengawasan terhadap volume, harga, serta transaksi ekspor. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat mempersempit peluang terjadinya praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya, praktik transfer pricing yang tidak wajar, serta berbagai bentuk kebocoran penerimaan negara.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap devisa hasil ekspor melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mewajibkan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam tertentu dalam sistem keuangan nasional selama 12 bulan melalui rekening khusus pada bank nasional, dengan ketentuan pemanfaatan yang telah diatur pemerintah.
Kewajiban tersebut mencakup kegiatan ekspor dari sejumlah sektor, seperti pertambangan, minyak dan gas bumi, perkebunan, kehutanan, serta perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan hasil ekspor sumber daya alam tidak sekadar tercatat sebagai angka penjualan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap likuiditas, cadangan devisa, dan stabilitas keuangan nasional.
Langkah berikutnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah membongkar dugaan kebocoran nilai ekspor, mempercepat hilirisasi industri, serta memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional.
Tantangan yang dihadapi pemerintah memang tidak sederhana. Persoalannya bukan hanya meningkatkan jumlah ekspor, melainkan juga membenahi sistem agar kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi kepentingan nasional.
Dalam konteks tersebut, memperkuat Indonesia bukan berarti harus berkonfrontasi dengan Singapura atau negara lain. Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan Indonesia tidak terus-menerus berada pada posisi yang lemah dalam rantai perdagangan global.
Sebagai masyarakat, dukungan terhadap langkah pemerintah tentu diperlukan. Namun, dukungan bukan berarti menghilangkan sikap kritis.
Jika terdapat kebijakan yang tidak tepat, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan kritik dan meminta perbaikan. Hal-hal yang belum berjalan baik harus dievaluasi agar pemerintah dapat melakukan pembenahan.
Pada akhirnya, tujuan utama yang perlu diperjuangkan adalah bagaimana kekayaan sumber daya alam Indonesia tidak hanya menguntungkan pihak yang menguasai perdagangan, tetapi juga memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.*
(Redaksi/Editor Nk)
