Munas XIII MAPPI Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Pemerataan Pembangunan, Selain itu, Munas ini juga akan memilih Dewan Penilai.
Jakarta, Indonesia jurnalis.com – Musyawarah Nasional (Munas) ke-13 Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) digelar di Grand Sheraton Gandaria, Jakarta Selatan. Mengusung tema “Urgensi Undang-Undang Penilai Sebagai Payung Hukum Profesi Penilai Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan & Pemerataan Pembangunan (Visi Indonesia Emas)”, acara ini diharapkan dapat merumuskan kebijakan strategis untuk empat tahun ke depan.
Ketua Panitia Munas XIII MAPPI, Ir. Nur Ali Nugroho, M.Ec.Dev., menyampaikan bahwa Munas kali ini akan memilih pengurus baru, termasuk Dewan Pimpinan Nasional (DPN) dan Dewan Pengurus Nasional (DPN). “Pemilihan pengurus dilakukan dalam dua paket, yaitu paket BSS yang terdiri dari Budi Prasojo, Dina, dan Wahyu Mahendra, serta paket Wahid yang beranggotakan Nirwan Yoga, Ahmad Muda, dan Dedi Muhammad,” ungkap Nur Ali.
Selain itu, Munas ini juga akan memilih Dewan Penilai, yang bertugas mengawasi proses penilaian di berbagai wilayah Indonesia. “Dewan Penilai ini terdiri dari 9 orang yang akan dipilih dari 12 kandidat yang ada,” tambahnya.
Tidak hanya itu, pemilihan Dewan Pengawas Keuangan (DPK) juga akan dilakukan. Saat ini, terdapat empat kandidat untuk posisi tersebut, yaitu Bapak Putra Andalan, Ibu Ema Rosalina, Bapak Faisal Ahmad, dan satu kandidat lain yang namanya belum disebutkan.
Yang berbeda dari Munas kali ini adalah pemilihan Ketua Ikatan Kantor Jasa Penilai Publik (IKJPP), organisasi yang menaungi kantor-kantor penilai publik. Tiga kandidat yang bersaing adalah Bapak Tari Perang Angin, Bapak Abdullah Fitriantoro, dan Bapak Luki Hendriawan.