Munas XIII ini berlangsung selama tiga hari, mulai dari Selasa hingga Kamis. Pada hari pertama dan kedua, Munas akan difokuskan pada sidang-sidang dan perumusan kebijakan, sementara pada hari ketiga dilakukan pemilihan pengurus secara langsung. Munas kali ini diikuti oleh 4.029 peserta, dengan 629 peserta hadir secara langsung di lokasi dan sisanya mengikuti secara daring dari berbagai wilayah di Indonesia. Proses pemilihan dibagi ke dalam 23 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 21 kota, dari Medan hingga Jayapura.
Dalam rangkaian acara, telah diselenggarakan sarasehan yang menghadirkan perwakilan dari empat kementerian, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Beberapa pembicara yang hadir antara lain Staf Ahli Menteri Keuangan, Bapak Arif Wibisono, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Ibu Dr. Kebunsari, Direktur Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Bapak Imron, serta Ahli Menteri Pariwisata, Ibu Raden.
Nur Ali menekankan pentingnya urgensi undang-undang untuk profesi penilai sebagai payung hukum. “Profesi penilai seringkali berhadapan dengan berbagai masalah hukum, terutama dalam kegiatan pembebasan lahan. Oleh karena itu, undang-undang yang menjadi payung hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi dan memfasilitasi kerja kami,” jelasnya.
Saat ini, Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait profesi penilai sudah masuk dalam daftar prioritas di DPR. “Kami berharap RUU ini segera disahkan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi profesi penilai di Indonesia,” tutup Nur Ali.**
