“Pengawasan dapur tidak cukup hanya melihat apakah limbah dikelola dengan baik, tetapi juga apakah air yang dipakai memenuhi standar kesehatan. Ini dua sisi yang tidak bisa dipisahkan,” kata dia.
APPMBGI, lanjutnya, mendorong agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai memasukkan audit sumber air dan kualitas air sebagai bagian dari proses verifikasi dan evaluasi SPPG.
“Perlu ada pemeriksaan rutin kualitas air, baik dari sumber air tanah, jaringan PDAM, maupun sumber alternatif lain yang digunakan dapur MBG. Tanpa data kualitas air, pengendalian mutu pangan tidak akan pernah utuh,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa penguatan aspek air bersih akan berdampak langsung pada efektivitas kebijakan pengelolaan limbah dapur.
“Pengelolaan limbah yang baik membutuhkan air bersih yang memadai. Jika air terbatas atau kualitasnya buruk, maka proses pencucian peralatan, pengolahan sisa bahan, dan sanitasi lingkungan dapur tidak akan optimal,” kata Abdul Rivai Ras.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tekanan terhadap sumber daya air di banyak daerah diperkirakan akan meningkat seiring perluasan skala MBG secara nasional.
“Ketika ribuan dapur MBG beroperasi setiap hari, konsumsi air akan meningkat signifikan. Tanpa perencanaan berbasis ketahanan air, kita berisiko menambah beban baru terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar,” ujarnya.
APPMBGI, kata dia, siap berkolaborasi dengan BGN, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk menyusun pedoman teknis ketersediaan air bersih bagi dapur MBG, termasuk standar minimal sumber air, sistem penyimpanan, dan pengolahan air.
“Kami ingin mendorong agar isu air bersih tidak lagi menjadi blind spot dalam kebijakan MBG. Dari perspektif keamanan pangan dan ketahanan air, air bersih adalah fondasi yang menentukan keberhasilan program ini,” ujarnya.
Dr. Abdul Rivai Ras berharap pengawasan ketat terhadap SPPG di Purwakarta dapat menjadi momentum nasional untuk memperluas pendekatan pengendalian mutu MBG, tidak hanya berfokus pada limbah dan disiplin SOP, tetapi juga pada jaminan akses air bersih yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
“Jika kita serius ingin menjaga kualitas dan keselamatan penerima manfaat MBG, maka penguatan tata kelola dapur harus dimulai dari hal paling mendasar, yaitu air. Tanpa air bersih yang layak, tidak akan ada dapur MBG yang benar-benar aman,” pungkasnya.*
(Ls)
