Sinergi Multipihak Dorong Penguatan Tata Kelola Lingkungan dan Akuntabilitas Desa Bukit Batu
KAPUAS, Indonesia Jurnalis – Rangkaian diskusi tata kelola yang melibatkan pemuda, jajaran Ketua RT, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Pemerintah Desa Bukit Batu, Kecamatan Mantangai, berhasil merumuskan rekomendasi strategis untuk penataan lingkungan dan penguatan saluran aspirasi publik di tingkat tapak.
Kegiatan berupa Focus Group Discussion (FGD) awal Mei hingga pertengahan bulan dan forum diseminasi yang dilaksanakan 2 Juni 2026 ini dirancang sebagai wadah koordinasi untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan desa agar berjalan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mendesak warga.
Hasil pemetaan menunjukkan bahwa meskipun Desa Bukit Batu mengalami kemajuan fisik yang nyata, seperti pemerataan jaringan listrik, fasilitas pendidikan, dan Toko retail modern, lompatan infrastruktur ini memerlukan penyelarasan lebih lanjut agar diikuti oleh tata kelola lingkungan yang adaptif.
Peserta diskusi menemui adanya jarak informasi (information gap), di mana beberapa usulan prioritas warga terkait kebersihan lingkungan dan sanitasi belum terakomodasi dalam anggaran final desa.
Temuan penting lainnya mencatat adanya kebuntuan administratif yang menyebabkan usulan warga sering kali hanya berakhir sebagai “catatan kaki” dalam Musrenbangdes.
Fasilitator Program, Dani Catur Pamungkas menjelaskan bahwa hal tersebut dipicu oleh dominasi otoritas anggaran, lemahnya pengawasan akibat faktor kultural rasa “sungkan” di tingkat lembaga pengawas, hingga keterbatasan literasi birokrasi di kalangan pemuda.
Menurutnya, bahkan, tercatat adanya wilayah seperti RT 04 yang mengalami realisasi pembangunan 0 persen pada tahun lalu, padahal warga sangat membutuhkan fasilitas sanitasi dasar.
“Kelancaran arus informasi adalah kebutuhan bersama. Diperlukan komitmen kolektif lintas sektor sejak tahap awal perencanaan agar usulan prioritas dari bawah dapat dikawal secara berkesinambungan,” ujar Dani Catur Pamungkas, Fasilitator Program di Desa Bukit Batu.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala Desa Bukit Batu, Edy Susanto, memberikan klarifikasi bahwa hambatan realisasi pembangunan sering kali disebabkan oleh faktor eksternal, seperti pemotongan dana dari pemerintah pusat hingga 48% untuk prioritas nasional (Koperasi desa merah putih) serta kendala ketersediaan lahan.
Beliau menegaskan bahwa pemerintah desa tidak alergi terhadap kritik dan meminta agar jajaran Ketua RT serta BPD lebih proaktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
Sebagai langkah konkret, dokumen rekomendasi kebijakan (policy brief) yang dihasilkan mendorong lima poin strategis:
