APKLI PERJUANGAN: MBG dan KDKMP Harus Dilanjutkan, Pelaku Korupsi dari Kalangan Investor dan Elit Wajib Ditindak Tegas
JAKARTA, Indonesia jurnalis – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) PERJUANGAN menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak boleh dihentikan, Kamis (25/06/2026) Sekertariat DPP APKLI Jati Negara Jakarta.
Kedua program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Meski demikian, APKLI PERJUANGAN meminta agar seluruh dugaan korupsi yang melibatkan investor, pemilik modal maupun elit dalam pelaksanaan kedua program tersebut diusut tuntas. Organisasi ini menegaskan bahwa siapapun yang terbukti terlibat harus diproses hukum tanpa pandang bulu dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya.
Ketua Umum APKLI PERJUANGAN, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed. menyampaikan bahwa MBG dan KDKMP merupakan kebijakan fundamental yang memiliki dampak besar bagi masa depan bangsa.
Menurutnya, kedua program tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab persoalan pangan, gizi, dan ekonomi kerakyatan yang selama puluhan tahun dinantikan masyarakat.
“MBG dan KDKMP tidak boleh di-stop. Ini adalah momentum besar yang sangat genuin dalam sejarah kebijakan ekonomi kerakyatan Indonesia. Program ini bukan hanya menyentuh kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menjadi instrumen strategis membangun generasi emas, memperkuat UMKM, serta menggerakkan ekonomi nasional guna menggapai target Presiden Prabowo tumbuh 8 persen,” ujar dr. Ali Mahsun dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
APKLI PERJUANGAN menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan solusi nyata untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, serta mempersiapkan sumber daya manusia unggul dalam menyongsong bonus demografi pada 2030.
Selain manfaat sosial, program ini juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi rakyat karena melibatkan berbagai pelaku usaha lokal, mulai dari pedagang kaki lima, UMKM, petani, peternak, nelayan, hingga produsen pangan di daerah.
Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dipandang sebagai instrumen penting dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas. Melalui koperasi yang berakar di desa dan kelurahan, perputaran ekonomi diharapkan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat setempat, bukan hanya terkonsentrasi pada kelompok pemilik modal besar.
Menurut APKLI PERJUANGAN, KDKMP juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir, ijon, dan pola ekonomi yang selama ini merugikan petani, nelayan, peternak, serta pelaku usaha rumahan.
“KDKMP harus menjadi alat untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat kecil. Puluhan tahun ekonomi desa dan gang-gang kota tidak berputar di masyarakat setempat, tetapi justru dihisap oleh pemilik modal besar. Karena itu, KDKMP harus diposisikan sebagai pilar utama revolusi ekonomi rakyat, bukan sekadar program administratif,” tegas dr. Ali.
Tangkap Investor dan Elit yang Terlibat Korupsi
Di tengah dukungan terhadap keberlanjutan kedua program tersebut, APKLI PERJUANGAN menyoroti dugaan praktik korupsi dalam pelaksanaan MBG serta potensi penyimpangan pada KDKMP.
