Menurut organisasi ini, korupsi dalam program yang menyangkut kepentingan rakyat tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap agenda ekonomi kerakyatan yang tengah dijalankan pemerintah.
“Siapapun, investor maupun elit, yang terlibat korupsi MBG maupun KDKMP harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Tidak boleh tebang pilih, tidak boleh pandang bulu, apalagi merasa dekat dengan Presiden. Kalau ada investor, pemilik modal, elit politik, atau pihak lain yang bermain dalam program ini, aparat penegak hukum wajib menindak tegas,” kata dr. Ali.
APKLI PERJUANGAN juga mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto di Sentul, Jawa Barat, pada 3 Juni 2026 yang meminta agar dugaan korupsi dalam Program MBG diusut hingga tuntas, termasuk jika melibatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
Karena itu, APKLI PERJUANGAN meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menelusuri berbagai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG maupun KDKMP, termasuk dugaan korupsi pada proyek pembangunan fisik, pengadaan barang dan jasa, hingga isu impor kendaraan yang ramai diperbincangkan publik.
Minta Evaluasi Menyeluruh
APKLI PERJUANGAN juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kedua program agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Untuk Program MBG, organisasi ini mendukung penyesuaian target penerima manfaat dengan memprioritaskan balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program juga direkomendasikan difokuskan hingga jenjang sekolah dasar.
Selain itu, APKLI PERJUANGAN mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) mengoptimalkan peran kantin sekolah sebagai bagian dari ekosistem MBG. Fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat diarahkan untuk mendukung operasional kantin sekolah, sementara bangunannya dimanfaatkan sebagai gudang bahan baku. Untuk wilayah 3T, keberadaan dapur keliling dinilai perlu dipertimbangkan.
Terkait KDKMP, APKLI PERJUANGAN mengingatkan agar koperasi desa dan kelurahan tidak berkembang menjadi pesaing yang mematikan warung kelontong, pedagang kecil, maupun usaha mikro lainnya.
Sebaliknya, KDKMP harus berfungsi sebagai pusat distribusi dan pemasaran yang mendukung aktivitas PKL dan UMKM, sekaligus menjadi penampung hasil produksi petani, nelayan, peternak, serta pelaku industri rumahan di daerah.
“MBG dan KDKMP tidak boleh gagal. Program ini harus sukses, harus dilanjutkan, tetapi wajib dievaluasi totalitas. Jangan sampai program mulia yang dirancang untuk rakyat justru dirusak oleh korupsi dan tata kelola yang lemah,” pungkas dr. Ali Mahsun.*
(Ls)
