Syamsul Arifin: Program MBG Harus Dikawal Bersama, Jangan Dikorbankan karena Ulah Oknum
BOGOR, Indonesia jurnalis – Ketua Umum Relawan Kesetiaan Anak Jenderal Indonesia (R-KAJI), Syamsul Arifin, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis pemerintah yang harus terus didukung dan dikawal bersama.
Menurutnya, manfaat program tersebut sudah dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari tenaga kerja di dapur MBG, pelaku UMKM, hingga petani dan peternak.
Pernyataan tersebut disampaikan Syamsul Arifin usai pembentukan Forum Komunikasi Nasional ’08 yang didalamnya bergabung seluruh Komponen tokoh – tokoh ketua umum pendukung RI1 pelaksanaannya di sekretariat GPN’08, Jumat (19/6/2026) Sentul Bogor.
“Kami ini salah satu relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Semua program pemerintah itu baik. Presiden kita sekarang adalah pemimpin yang kami dukung melalui organisasi masyarakat dan relawan 08,” ujar Syamsul.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum R-KAJI, Syamsul mengaku aktif mengawal pelaksanaan Program MBG di lapangan. Ia juga berperan sebagai konsultan pendamping sekaligus mentor di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Mitra Lintas Cakrawala, Pademangan Barat serta Konsultan pendamping Yayasan AR ROZAQ KBB yang menaungi 6.SPPG di setiap titik kecamatan di Kab bandung barat.
Menurutnya, masih banyak pihak yang mengkritik Program MBG tanpa memahami pelaksanaannya secara langsung di lapangan.
“Mereka yang belum melakukan kegiatan dengan bukti nyata di lapangan tentu tidak memahami kondisi sebenarnya. Saya sebagai konsultan pendamping dan mentor terlibat langsung, termasuk dalam pelatihan penjamah makanan di SPPG bersama berbagai instansi terkait,” katanya.
Syamsul menjelaskan bahwa keberadaan dapur MBG memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitar. Ia mencontohkan satu dapur MBG yang melibatkan puluhan tenaga kerja dari lingkungan setempat.
“Di satu dapur ada sekitar 47 pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar. Itu memang arahan Presiden Prabowo agar masyarakat sekitar dilibatkan. Satu dapur melayani sekitar 2.800 hingga 3.000 penerima manfaat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut manfaat MBG tidak hanya dirasakan tenaga kerja dapur, tetapi juga pelaku usaha dan sektor produksi pangan.
“Belum lagi supplier dari UMKM, koperasi, CV pemasok bahan makanan, petani, dan peternak. Semua terlibat dalam rantai ekonomi ini. Orang yang belum turun ke lapangan sering kali tidak memahami dampak besarnya,” ungkapnya.
Menanggapi berbagai aksi demonstrasi yang menuntut penghapusan Program MBG, Syamsul menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari sistem demokrasi yang sah. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak mengabaikan manfaat nyata yang telah dirasakan masyarakat.
“Demo itu tidak apa-apa karena negara kita demokrasi. Tetapi jangan sampai kebablasan. Program yang baik harus tetap didukung dan dikawal,” katanya.
Menurut Syamsul, persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG lebih banyak disebabkan oleh oknum tertentu, bukan karena programnya.
