FLAPI Dukung Zero ODOL 2027, Minta Pemerintah Utamakan Kualitas Jalan Logistik

FLAPI Dukung Zero ODOL 2027, Minta Pemerintah Utamakan Kualitas Jalan Logistik
Diskusi Kelompok Terpimpin (FGD) bertajuk “Implementasi Zero ODOL yang di inisiasi Tempo untuk Masa Depan Indonesia” Jakarta, Kamis (1/10/2026).
FLAPI Dukung Zero ODOL 2027, Minta Pemerintah Utamakan Kualitas Jalan Logistik

JAKARTA, Indonesia Jurnalis– Forum Lintas Asosiasi Penguatan Logistik Indonesia (FLAPI) menyatakan dukungannya terhadap rencana implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) 2027. Namun, FLAPI meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada pembatasan berdasarkan kelas jalan, tetapi juga memperhatikan kualitas dan daya dukung infrastruktur jalan yang menjadi bagian penting dari rantai distribusi nasional.

Hal tersebut disampaikan perwakilan FLAPI, Sudarman Bolo, dalam Diskusi Kelompok Terpimpin (FGD) bertajuk “Implementasi Zero ODOL yang di inisiasi Tempo untuk Masa Depan Indonesia” Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Menurut Sudarman, penerapan Zero ODOL perlu dibarengi dengan perhitungan yang matang mengenai dampaknya terhadap aktivitas industri dan distribusi barang. Penertiban kendaraan angkutan barang dengan muatan berlebih, kata dia, harus ditempatkan dalam kerangka sistem logistik nasional yang terintegrasi.

FLAPI Dukung Zero ODOL 2027, Minta Pemerintah Utamakan Kualitas Jalan Logistik
perwakilan FLAPI, Sudarman Bolo, Diskusi Kelompok Terpimpin (FGD) bertajuk “Implementasi Zero ODOL yang di inisiasi Tempo untuk Masa Depan Indonesia” Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Sudarman mengatakan, mekanisme distribusi barang seharusnya mengacu pada konsep logistik multimoda sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26.

Menurutnya, sistem tersebut penting untuk memastikan pergerakan barang berlangsung secara terhubung, mulai dari sumber bahan baku hingga industri, kemudian menuju pasar atau pelabuhan untuk kebutuhan ekspor.

“Kami itu justru mendukung jalur logistik terintegrasi multimodal. Dalam Perpres 26 sudah ada, jadi mulai dari bahan baku, sampai ke tempat industri atau pabrik, hingga ke tujuan pasar,” ujar Sudarman.

Ia menilai, penerapan kebijakan Zero ODOL tidak cukup hanya dengan melakukan penertiban terhadap kendaraan angkutan. Pemerintah juga perlu memastikan seluruh mata rantai distribusi memiliki infrastruktur yang mampu menunjang kebutuhan logistik.

Sudarman menyoroti kondisi yang masih terjadi di sejumlah wilayah, ketika kawasan industri atau pabrik berada di lokasi yang akses jalannya hanya memiliki kelas III, bahkan terdapat jalan yang belum memiliki klasifikasi secara jelas.

Redaksi
Author: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *