Persoalan muncul ketika produk dari pabrik tersebut akan dikirim menuju pelabuhan untuk kebutuhan ekspor. Penggunaan kontainer dengan dimensi besar tentu membutuhkan akses jalan yang memiliki kapasitas dan kondisi infrastruktur memadai.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menimbulkan hambatan apabila aturan mengenai kelas jalan diterapkan tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil distribusi barang.
Dimensi kendaraan dan peti kemas, mulai dari panjang, lebar hingga tinggi, harus disesuaikan dengan kemampuan infrastruktur jalan. Karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjembatani kebutuhan industri dengan aspek keselamatan serta ketahanan infrastruktur.
FLAPI mendorong pemerintah agar peningkatan kualitas jalan menjadi bagian penting dalam penerapan Zero ODOL 2027. Selain kondisi fisik jalan, kejelasan kewenangan dalam pengelolaan dan peningkatan infrastruktur juga dinilai perlu diperhatikan.
Menurut Sudarman, klasifikasi jalan tetap diperlukan sebagai bagian dari tata kelola transportasi. Namun, klasifikasi tersebut jangan sampai menjadi satu-satunya dasar yang justru menghambat kelancaran distribusi barang nasional.
“Kelas jalan silakan, tapi batasnya bukan kelas jalan, melainkan kualitas jalannya yang perlu ditingkatkan dan peran wewenangnya,” tutur Sudarman.
FLAPI berpandangan bahwa konektivitas logistik harus mampu menghubungkan seluruh mata rantai distribusi, mulai dari lokasi sumber bahan baku, kawasan industri, pusat distribusi, hingga pelabuhan dan pasar.
Dengan demikian, penerapan Zero ODOL 2027 diharapkan tidak hanya meningkatkan ketertiban dan keselamatan transportasi, tetapi juga tetap menjaga kelancaran rantai pasok serta daya saing industri dan ekspor Indonesia.*
(Report Lucky poni)
(Editor Nk)
