Tokenisasi: Peluang dan Tantangan Kebijakan bagi Indonesian Penyusunan dokumen ini mengacu pada berbagai kajian internasional mengenai klasifikasi aset keuangan digital, termasuk kerangka analisis yang dikembangkan oleh CCAF. Digital Assets Regulatory Specialist – APAC di CCAF dan Fii, Nadia Hazeveld, mengamati bahwa tokenisasi sedang membentuk pasar keuangan, dengan memungkinkan berbagai instrumen keuangan tradisional seperti obligasi dan saham, serta beragam klaim ekonomi lainnya, untuk diterbitkan, dimiliki, dan dialihkan dalam bentuk digital.
“Tokenisasi memungkinkan berbagai aset dan klaim ekonomi direpresentasikan dalam bentuk digital, sehingga pendekatan klasifikasi menjadi penting untuk membantu memahami karakteristik, fungsi ekonomi, serta implikasi pengaturannya,” papar Nadia.
Nadia menambahkan bahwa karakteristik pasar Indonesia yang khas serta tanggung jawab pengawasan yang dimiliki dan dijalankan secara bersama oleh beberapa otoritas seperti OJK, Bank Indonesia, Bappebti dan Bappenas, menjadikan pendekatan klasifikasi yang koheren sebagai elemen kunci untuk koordinasi kebijakan yang efektif.
“Indonesia tidak dapat begitu saja mengadopsi kerangka yang digunakan di Eropa atau Amerika Serikat, karena karakteristik pasarnya berbeda. Struktur multi-otoritas ini justru menjadi alasan mengapa Indonesia membutuhkan forum koordinasi klasifikasi, untuk memastikan bahwa instrumen dengan profil risiko yang serupa memperoleh respons kebijakan yang konsisten dari berbagai pemangku kepentingan,” tambah Nadia.
Salah satu rekomendasi utama dalam kajian ini adalah pembentukan Forum Koordinasi Klasifikasi Aset Keuangan Digital (FKKAKD), wadah koordinasi lintas otoritas dan industri yang bersifat permanen, non-adjudikatif dan terdokumentasi untuk menangani isu klasifikasi!instrumen yang beririsan antar rezim pengaturan.
Turut hadir dalam acara ini yakni Rosy Wediawaty (Direktur Ekonomi Syariah dan BUMN, Kementerian PPN/ Bappenas), Firlie Ganinduto (Sekretaris Jenderal AFTECH), Claudia Kolonas (Wakil Ketua Umum IV AFTECH sekaligus Co-founder & CEO Pluang), serta Novi Maryaningsih (Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI dan Project Lead Proyek Garuda.*
(Redaksi)
