“Sebagai mahasiswa kami punya fungsi sosial kontrol yang di mana harus menjadi pengawal terhadap bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah provinsi, khususnya hari ini di Kalimantan Timur,” kata Rossa, Rabu (22/04).
Menurutnya, pernyataan gubernur yang baru muncul setelah aksi dinilai “sangat amat menyepelekan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur.”
“Masyarakat Kalimantan Timur di luar panas-panasan menyampaikan aspirasi, tapi beliau tidak sedikit pun ada ingin keluar untuk mendengarkan, maupun bahkan setidak-tidaknya berdialog hari ini dengan masyarakat itu tidak ada,” lanjutnya.
Terkait langkah selanjutnya, Rossa menyebut pihaknya akan melakukan konsolidasi lanjutan.
“Akan ada konsolidasi lanjutan dan bagaimana tindak lanjut ke depan juga harus berdasarkan kesepakatan bersama,”* tambahnya. Ia berharap aksi tersebut tidak sekadar dianggap sebagai gejolak sesaat, melainkan bagian dari konsistensi dalam menyuarakan isu publik menjelang pilkada mendatang.
Di tengah polemik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan bahwa anggaran Rp25 miliar merupakan akumulasi dari beberapa pos, bukan hanya untuk satu rumah jabatan.
Berdasarkan keterangan yang dikutip dari Antara, rincian anggaran tersebut meliputi, Rumah Jabatan Gubernur sekitar Rp12 miliar untuk 35 item kegiatan, termasuk rehabilitasi bangunan, pemeliharaan rutin, pengadaan furnitur, peralatan dapur, hingga sistem pemadam kebakaran.
Kantor Gubernur sekitar Rp8,2 miliar untuk penataan ruang kerja agar lebih fungsional.
Rumah Jabatan Wakil Gubernur sekitar Rp4,9 miliar untuk 17 item pekerjaan rehabilitasi dan fasilitas penunjang.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari perawatan aset negara.
“Kami ingin meluruskan persepsi agar tidak dianggap anggaran tersebut habis hanya untuk satu rumah dinas. Ini adalah bagian dari perawatan aset negara dan persiapan fasilitas kerja pimpinan daerah yang baru,” ujarnya.
Meski demikian, kontroversi belum mereda. Selain anggaran renovasi, sorotan publik juga mengarah pada alokasi dana untuk tim ahli gubernur hingga dugaan praktik dinasti politik yang kini mulai menjadi perhatian berbagai kalangan.*
(Red/NK)
