Kantor BUMD PT. ABM di Geledah, Ruang Ekspresi Indonesia: Lambatnya Penanganan Tanda Ketiadaan Pemerintah Daerah
SERANG, Indonesia Jurnalis – Langkah tegas aparat penegak hukum akhirnya dilakukan dengan menggeledah kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) kamis (16/04). Penggeledahan yang berlangsung sekitar pukul 16.00 waktu setempat ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) tahun 2020-2024.
Namun, di balik langkah hukum yang dinilai “terlalu lambat” tersebut, para mahasiswa yang mengklaim bahwa mereka juga memantau upaya yang dilakukan tersebut, melontarkan kritik pedas. Mereka menilai bahwa lambatnya penanganan kasus ini menjadi bukti nyata kealpaan dan ketidakseriusan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum dalam mengawasi BUMD strategis milik rakyat Banten.
Kronologi Penundaan yang Merugikan
Mohammad Royhan Daestaki selaku Ketua Umum Ruang Ekspresi Indonesia menyebut bahwa sinyal merah atas pengelolaan PT. ABM sebenarnya telah terlihat sejak tiga tahun lalu tepatnya mulai tahun 2023. Berbagai laporan mengenai mark-up harga komoditas pertanian serta penyimpangan prosedur pengadaan barang sebetulnya telah tercium.
“Kami sebagai Mahasiswa sudah melakukan pantauan sejak tahun 2023 tidak hanya terhadap PT. ABM tapi juga terhadap semua BUMD terutama milik Pemerintah Provinsi Banten. Tapi faktanya, tidak ada tindakan preventif dari Pemprov Banten. Mereka membiarkan BUMD ini berjalan seperti tanpa pembinaan, sementara aparat hukum baru bergerak setelah kerugiannya membengkak dan asetnya nyaris habis,” ujar Royhan, Rabu (22/4).
Dugaan Konflik Kepentingan dan Lemahnya Pengawasan
Royhan menegaskan bahwa tidak masuk akal jika BUMD sebesar itu tidak diaudit secara berkala. Kami melihat ada sikap abai dalam penegakan hukum.
