Daerah Penghasil APBN tapi Tertinggal, Wakil Bupati Boven Digoel : Di sini ada kepincangan. Daerah lain semakin maju, sementara kami semakin tertinggal
Jakarta, Indonesia jurnalis – Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, Marlinus, menyampaikan kritik tegas kepada pemerintah pusat terkait kebijakan pengalokasian anggaran pembangunan yang dinilainya belum berpihak pada daerah Papua.
Usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Dalam Negeri bertema “Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Presiden dan Asta Cita”, Jumat (16/1/2026) Ballroom Hotel Pullman Central Park Jakarta. Marlinus menilai kebijakan efisiensi anggaran justru memperlebar ketimpangan pembangunan antara Papua dan daerah lain di luar Papua.
“Kita tahu bahwa kabupaten di luar Papua pembangunannya sudah jauh lebih maju dibandingkan kami di Papua. Seharusnya pemerintah mengambil kebijakan diberlakukan juga bagi daerah kami apalagi sebagai Provinsi Otonomi khusus. Sementara ini tidak,” tegasnya.
Marlinus sosok wakil bupati yang sangat sederhana ini menegaskan, Papua khususnya Kabupaten Boven Digoel memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Ia menyebut sektor pertambangan dan perkebunan sawit sebagai penyumbang signifikan APBN.
“Kami harus diistimewakan. Kami daerah Papua penghasil pendapatan negara yang cukup besar, terutama dari tambang dan perkebunan sawit,” ujarnya.
Menurutnya, forum Rakornas menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah Papua untuk menyampaikan keluhan langsung kepada pemerintah pusat.
“Dengan adanya Rakornas Kesempatan ini sangat baik bagi kami untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami ke pemerintah pusat,” katanya.
Ia kembali menekankan bahwa Papua merupakan daerah otonomi khusus yang semestinya mendapatkan perlakuan berbeda dalam kebijakan anggaran.
“Harapan kami, kami ingin diistimewakan. Karena kami daerah otonomi khusus dan penghasil APBD yang bisa dikatakan besar lewat hasil tambang, perkebunan sawit, dan lain-lain. Tapi pengalokasian anggaran untuk mempercepat pembangunan di Papua justru disamakan dengan kabupaten di luar Papua,” ungkapnya.
Marlinus menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk kepincangan kebijakan.“Di sini ada kepincangan. Daerah lain semakin maju, sementara kami semakin tertinggal dengan adanya efisiensi anggaran,” tambahnya.
Ia juga menyoroti bahwa pemerintah pusat kerap tidak mempertimbangkan tingkat kesulitan geografis dalam pembangunan di Papua. Menurutnya, akses ke sejumlah distrik sangat terbatas dan berisiko tinggi.
“Di Papua, untuk menjangkau satu distrik atau kecamatan, ada yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat. Ada juga yang harus lewat sungai menggunakan speed atau longboat, itu pun bisa memakan waktu satu sampai dua hari,” jelasnya.
Author: Redaksi
