Mari Elka Pangestu menekankan bahwa respons utama menghadapi ketidakpastian global adalah diversifikasi dan penguatan resiliensi domestik melalui deregulasi serta perluasan pasar. Menurutnya, kebijakan berbasis bukti harus memiliki tujuan yang jelas dan fokus agar implementasinya terukur.
“Kita perlu memastikan program prioritas Presiden tetap berjalan, namun pada saat yang sama menyadari bahwa terdapat agenda lain yang juga membutuhkan ruang fiskal. Evaluasi berbasis data terhadap program yang sedang berlangsung penting agar alokasi anggaran lebih presisi dan berdampak,” ujarnya.
Vivi Alatas menegaskan bahwa resiliensi ekonomi bertumpu pada stabilitas makro, disiplin fiskal yang tepat sasaran, penguatan kelas menengah, serta dinamisme sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ia menambahkan, karena tidak ada kebijakan yang dijamin berhasil sepenuhnya, setiap kebijakan harus dirancang dengan tujuan yang jelas, desain yang rasional, pendanaan yang proporsional, indikator yang terukur, serta komunikasi yang efektif sejak awal.
Sementara itu, Burhanuddin Muhtadi memaparkan dinamika persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah. Ia menyampaikan bahwa tingkat approval terhadap Presiden mengalami kenaikan pada Januari, namun tingkat kepuasan yang sangat tinggi masih relatif terbatas, dengan mayoritas responden berada pada kategori “cukup puas”, yang berpotensi berubah seiring dinamika kebijakan dan kondisi ekonomi.
“Dalam kebijakan publik, yang paling penting adalah overdeliver dan underpromise, bukan sebaliknya. Ekspektasi publik perlu dikelola secara realistis agar kepercayaan dapat dijaga dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ke depan, DEN akan terus memperkuat perannya sebagai think tank kebijakan strategis berbasis bukti sekaligus mitra dialog yang konstruktif dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.*
(NK/red)
