“Pembangunan yang berpihak pada HAM harus mampu memastikan perlindungan bagi kelompok rentan sekaligus menghadirkan keadilan sosial secara nyata,” ucap Dr. Purwanto.
Selanjutnya, Irwan Lahnisafitra, S.T., M.T. dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Barat memaparkan capaian pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif.
“Meskipun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan,” tutur Irwan.
Irwan, juga memperkenalkan inovasi program Desa SAKTI (Desa Bebas Angka Tidak Sekolah) sebagai langkah konkret memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.
Melalui FGD ini, Komnas HAM Kalimantan Barat kembali menegaskan peran strategisnya dalam pemajuan dan penegakan HAM melalui fungsi edukasi, pengkajian, pemantauan, dan mediasi.
Forum ini diharapkan menjadi titik awal penguatan sinergi lintas sektor agar kebijakan pembangunan di Kalimantan Barat semakin inklusif, berkelanjutan, serta mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat.*
(Agum)
