“Kalau tidak ada politik, tidak ada organisasi dan tidak ada partai politik. Tidak akan ada gubernur, wali kota, bupati maupun pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat. Politik adalah bagian dari kehidupan kita sekarang,” tegasnya.
Abdul Ghoni juga mendorong agar pendidikan politik diperkenalkan sejak dini melalui dunia pendidikan.
“Untuk mencerdaskan anak bangsa adalah kewajiban kita bersama dan kewajiban pemerintah. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pemerintahan, mulai dari gubernur, wali kota, camat, lurah sampai kepala desa. Saya berharap pembelajaran politik bisa dicantumkan dalam kurikulum sekolah sehingga generasi muda memahami arah dan kebijakan pemerintahan sejak awal,” tuturnya.
Menjelang Mubes, Abdul Ghoni mengingatkan siapa pun yang ingin maju sebagai calon Ketua Umum FORKABI agar menyampaikan niatnya secara terbuka dan elegan.
“Kalau ada orang Betawi yang ingin maju dan bergabung dalam kontestasi FORKABI, sampaikan dengan baik kepada pendiri maupun Ketua Umum. Jangan diam-diam. Itu tidak etis, apalagi jika dia memiliki kedudukan yang bisa membantu masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa FORKABI terbuka bagi siapa saja yang ingin memimpin organisasi tersebut.
“Saya berharap dilakukan dengan cara yang elegan. Kalau memang ingin maju, sampaikan saja, ‘Bang Haji, saya mau maju’. Silakan, terbuka kok. Saya juga terlalu lama memimpin tidak bagus. Harus ada estafet kepemimpinan ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Abdul Ghoni berharap FORKABI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun masyarakat.
“Bagaimanapun FORKABI harus menjadi bagian dari pemerintahan yang ada, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Keberadaan FORKABI harus disegani, bukan ditakuti,” katanya.
Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menjalankan program-program pembangunan.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Sama seperti tidak ada RT dan RW, tentu pemerintahan juga tidak akan berjalan dengan baik. Karena itu kader-kader FORKABI harus memahami pentingnya kerja sama dengan pemerintah,” jelasnya.
Saat ditanya mengenai jadwal pelaksanaan Musyawarah Besar, Abdul Ghoni memastikan kegiatan tersebut akan digelar pada 6 Juni 2026.
Ia berharap Mubes menjadi momentum untuk memperkuat peran FORKABI dalam mencerdaskan masyarakat Betawi, khususnya dalam memahami kehidupan politik dan pemerintahan.
“Saya ingin mencerdaskan masyarakat Betawi agar tidak tabu terhadap politik. FORKABI memiliki legalitas yang lahir dari kebijakan politik, sehingga kita tidak boleh membenci politik. Hidup kita sudah diatur oleh politik. Yang perlu dilakukan adalah memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat bahwa berpolitik itu bukan dosa,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Abdul Ghoni juga mengapresiasi kepemimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini yang dinilainya mampu merangkul seluruh elemen masyarakat.
“DKI Jakarta saat ini dipimpin oleh Pak Gubernur Pramono bersama Bang Doel. Menurut saya sangat luar biasa karena semua etnis yang ada di Jakarta dirangkul. Kondusivitas Jakarta mulai terbangun dengan baik karena masyarakat merasakan adanya perhatian dari pemimpinnya,” pungkasnya.*
(Ls)
