Selain aspek teknis, Arkani juga mengingatkan pemerintah agar perubahan skema MBG tidak membuka ruang baru bagi kebocoran anggaran.
Dengan jumlah penerima manfaat yang besar, sistem pengadaan dan distribusi makanan membutuhkan mekanisme pengawasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semakin banyak titik penyediaan makanan, semakin kompleks pula rantai pengawasan yang harus dibangun.
“Jangan sampai niatnya melakukan efisiensi dan mendekatkan pelayanan kepada sekolah, tetapi pada akhirnya justru menciptakan titik-titik baru yang sulit diawasi. Potensi kebocoran anggaran harus menjadi bagian dari kajian sejak awal,” kata Arkani.
Menurut GAPEMBI Jambi, SPPG dengan sistem terpusat masih dapat menjadi pilihan bagi sekolah yang belum memiliki fasilitas memadai. Skema tersebut dinilai dapat dipertahankan dengan melakukan evaluasi dan penguatan terhadap aspek distribusi, kualitas makanan, keamanan pangan serta pengawasan.
Arkani menegaskan bahwa apa pun skema yang nantinya dipilih pemerintah, kepentingan utama harus tetap berada pada kualitas makanan yang diterima peserta didik serta memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, transparan dan tepat sasaran.
“Yang terpenting bukan sekadar mengubah model dapurnya, tetapi bagaimana MBG dapat berjalan dengan standar gizi dan keamanan pangan yang baik, distribusi yang efektif, serta sistem pengawasan yang kuat. Jangan sampai perubahan skema justru menimbulkan persoalan baru,” pungkas Arkani Hilmie, Ketua GAPEMBI Jambi.*
(Dimas)
