Kejanggalan Barang Bukti Terungkap di Sidang PT Sawerigading Grup PN Jayapura, Terdapat perbedaan tipe alat berat yang tercantum di dakwaan
Jayapura, Indonesia jurnalis – Kejanggalan pemeriksaan barang bukti terungkap dalam Sidang PN Jayapura pokok perkara Nomor 2/Pid.Pra/2026/PN Jap Jayapura, Rabu (11/03/2026). Pemeriksaan Setempat (PS) perkara dugaan tambang ilegal yang melibatkan PT Sawerigading Internasional Group (PT SIG), yang di hadiri Jaksa penuntut umum (JPU) di mana Majelis Hakim mempertanyakan perbedaan tipe excavator, kondisi barang bukti yang telah dipotong, serta tidak dihadirkannya emas seberat 257 gram dalam persidangan.
Sidang Pemeriksaan Setempat dilaksanakan di Rupbasan Kelas I Abepura, Kampung Asei Kecil, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Sidang tersebut dihadiri oleh Majelis Hakim, terdakwa, saksi penyidik, kuasa hukum terdakwa Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., serta tim pengawas kebijakan negara.
Salah satu fakta yang menjadi perhatian serius Majelis Hakim adalah perbedaan tipe alat berat yang tercantum dalam dakwaan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan setempat. Dalam dokumen dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), disebutkan Excavator tipe PC200, namun alat berat yang berada di lokasi penyimpanan justru Excavator tipe PC320 GX.
Majelis Hakim secara langsung mempertanyakan kepada pihak penyidik mengenai ketidaksesuaian tersebut, termasuk alasan mengapa sebagian barang bukti telah dibongkar dan dipotong-potong, sehingga tidak lagi berada dalam kondisi utuh seperti saat pertama kali dilakukan penyitaan.
Selain itu, barang bukti emas seberat 257 gram yang disebutkan dalam perkara tidak dihadirkan secara fisik dalam pemeriksaan setempat, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan barang bukti yang menjadi dasar dalam perkara ini.
Fakta lain yang mencuat dalam sidang adalah penayangan foto dan video oleh Jaksa Penuntut Umum, yang kemudian dipertanyakan karena diduga tidak berasal dari lokasi maupun waktu kejadian perkara pada tanggal 26 Agustus 2025.
Dalam sidang tersebut juga hadir Tim Polhukam BP3OKP RI (Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua) melalui Pokja Polhukam Sekretariat Wakil Presiden, yang dipimpin oleh Albert Edison Rumbekwan, S.H., M.H. selaku Koordinator Pokja Polhukam bersama Jan Christian Arebo, S.H., M.H. sebagai anggota.
Dalam penjelasannya di lokasi Kantor Pengadilan Negeri Jayapura, Albert Edison Rumbekwan menyampaikan bahwa kehadiran tim Pokja Polhukam merupakan bagian dari fungsi pemantauan terhadap implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, investasi daerah, serta keterlibatan masyarakat adat dalam kegiatan pembangunan.
