Menurutnya, pembangunan dan investasi yang melibatkan masyarakat adat merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan Papua dalam kerangka Otonomi Khusus, sehingga membutuhkan koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Di sisi lain, dalam persidangan juga mengemuka adanya Surat Keterangan dari ESDM/PTSP mengenai koordinasi persiapan awal kegiatan, yang dalam pandangan pihak terdakwa merupakan bagian dari tahapan administratif sebelum proses perizinan yang lebih lanjut.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua, khususnya dalam proses pengelolaan sektor sumber daya alam dan investasi yang melibatkan masyarakat adat.
Pihak terdakwa dalam perkara ini menyatakan bahwa kegiatan yang sebelumnya dilakukan di wilayah Senggi, Kabupaten Keerom, merupakan persiapan awal dan uji kelayakan investasi terbatas, bukan kegiatan produksi atau penjualan hasil tambang.
Kegiatan tersebut disebut sebagai bagian dari rencana pengembangan Proyek Cendrawasih Gold Mining di wilayah Keerom yang melibatkan Koperasi Produsen Masyarakat Adat Keerom yang telah didirikan oleh PT Sawerigading Internasional Group bersama Dewan Adat Keerom atas persetujuan dan dukungan masyarakat adat setempat. Koperasi tersebut diketahui telah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dengan mekanisme persetujuan serta pelepasan hak ulayat secara resmi.
Perkembangan fakta-fakta dalam sidang Pemeriksaan Setempat ini kini menjadi perhatian luas karena menyangkut konsistensi barang bukti, transparansi proses penegakan hukum, serta pentingnya koordinasi antar lembaga negara dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua.
Sidang perkara ini akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli berikutnya guna memperjelas aspek hukum, teknis, serta administratif dalam perkara tersebut.
(Report Rendy)
(Editor NK)
