Ketum APKLI-P: Negara Tak Boleh Kalah dengan Mitra MBG, Silakan Mogok Nasional dan Ganti Dapur dengan Kantin Sekolah
JAKARTA, Indonesia jurnalis – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., angkat bicara terkait dinamika dan aksi protes sejumlah mitra dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyampaikan aspirasi di hadapan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada 14 Juli 2026.
Dalam rapat tersebut, Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN, Syawaluddin Ameng, menyampaikan ancaman akan menutup atau menggembok dapur MBG secara nasional dengan alasan para mitra merasa diperlakukan tidak adil.
Menanggapi hal itu, Ali Mahsun menilai sikap tersebut berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya, ketika sejumlah eks pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini telah ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung masih menjabat.
“Sikap ini berputar 180 derajat ketika para eks pejabat BGN (Dadan Cs) sebelum ditangkap dan ditahan Kejagung. Bahkan ada yang bikin heboh joget-joget di media sosial karena mendapat insentif Rp6 juta per hari. Lebih dari itu, MBG sebagai program unggulan Presiden Prabowo seakan menjadi ajang rente atau bancakan dengan pernyataan bahwa pemerintah hanya punya program, sedangkan mereka yang memiliki modal dan fasilitas. Tentunya negara tidak boleh kalah, apalagi mengalah terhadap hal tersebut,” tegas Ali Mahsun di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
Dokter ahli kekebalan tubuh yang turut menggagas penguatan makna strategis Program MBG sejak masa kampanye Pilpres 2024 itu mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan yang sangat tegas pasca mencuatnya dugaan mega skandal korupsi di lingkungan BGN.
Menurutnya, Presiden memerintahkan dilakukan evaluasi total terhadap Program MBG, mulai dari tata kelola, keberadaan dapur MBG, hingga refocusing penerima manfaat. Bahkan, pemerintah juga sedang mengkaji pelibatan kantin sekolah dalam pelaksanaan program tersebut.
Terkait keberadaan dapur MBG, APKLI-P menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto.
