” Pemerintah dan aparat untuk mencari tau kronologi kasus ini silakan saja. karena Polres Keerom adalah bawahannya Polda Papua tetapi AKP KTN bukan penyidik Polda Papua yang punya kewenangan langsung dalam penyitaan barang bukti kasus ini, bahkan perlu banyak pertimbangan dan koordinasi dengan pemerintah juga unsur terkait sebab alat mesin kerja asal china, dan investor termasuk PT. Sawerigading Internasional Group ini berada di Keerom atas keinginan, persetujuan dan harapan Masyarakat Adat Keerom dengan nama proyek Cendrawasih Gold Mining sesuai MOU dan surat dukungan dari Masyarakat Adat Keerom, ” ujar salah satu perwakilan masyarakat adat Keerom, Minggu (9/11/2025) Keerom Papua
Ia menambahkan, ” Namun Oknum bernama KTN yang sedang menjabat Kastil Reskrim Polres Keerom dan beberapa Oknum Aparat dari Tipidter seakan-akan mengintimidasi atau berkehendak memaksa, membujuk akan mengambil paksa mesin dan excavator rusak di lokasi dengan cara mengiming-imingi pembayaran kepada Ketua Dewan Adat dan Absalom, bahkan mengancam bisa saja menggunakan kekuatan senjata seperti dalam rekaman Kasubdit Tipidter Kompol AF Pombos dalam percakapan telpon dengan Absalom, dan Thomas anggota Tipidter Polda Papua, jika ini di lakukan Paksa dapat memicu konflik di tengah Masyarakat Keerom,” jelasnya
Ironisnya, ” Oknum aparat menyoroti kegiatan tambang yang dalam proses legalitas bahkan sudah ada legalitas dari Provinsi Papua dan MOU dengan Masyarakat Adat Keerom, padahal didepan matanya dan atau/ tetangga nya Bustomi pendulang/penambang Ilegal, rekanan pedulang Haji Tahir, Haji Thamrin dan Juga PT Iriana Mutiara Idenburg yang juga belum mengantongi Izin Usaha Pertambangan di lokasi yang sama di Senggi tapi tidak di usik, malah di biarkan beroperasi asal membayar biaya koordinasi bulanan dan iuran permisi ke Oknum-oknum aparat walaupun merugikan Masyarakat Keerom, tidak mungkin Katman seorang intelijen dari Polres Keerom dan Pihak Oknum Tipidter Polda Papua tidak tau sama sekali tentang pelaku-pelaku tambang emas ilegal di Keerom. Apakah ada konspirasi ,” ungkapnya lagi
” Dari semua pelaku tambang ilegal dengan oknum-oknum tertentu ini di Wilayah Keerom harusnya di tertibkan oleh dinas Pertambangan Provinsi Papua di dampingi oleh aparat terkait sehingga betul-betul pertambangan ilegal di Keerom dan di Papua dapat di bersihkan secara tuntas jangan tebang pilih apalagi rekayasa kasus demi kepentingan ekonomi, tegasnya
Pihak masyarakat adat juga menyampaikan himbauan kepada Presiden RI, Kapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, Kapolda Papua, Kabid Propam Polda Papua, serta Kapolres Keerom untuk segera menindak tegas oknum-oknum yang masih bermain dalam praktik ‘koordinasi bulanan’ini dengan para penambang ilegal.
“Hentikan konspirasi oknum nakal di Papua demi terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera,” pungkas mereka.**
(NK)
