𝕭𝖊𝖗𝖎𝖙𝖆 𝕿𝖊𝖗𝖐𝖎𝖓𝖎
Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa, Executive Committee (EXCO) Partai Buruh Provinsi Papua Tengah Mendukung Asprasi Masyarakat Simapitowa Penolakan Nabire Wilayah Adat Meepago Kapolri Tutup E-Sport Kapolri Cup 2026, Ajak Generasi Muda Jadi Duta Kamtibmas  Masjid Istiqlal Masuk Bursa Efek Indonesia, Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pasar Modal Syariah 11.000 Warga Padati Monas, Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Pimpin Apel Kebangsaan “Jaga Jakarta untuk Indonesia Direktur PT DSM Akui Serahkan Rp1 Miliar untuk Atur LHP Ombudsman RI
RedaksiIndeks
Beranda PEMERINTAHAN Pemberitahuan Resmi Kementerian Sekretariat Negara Terkait Surat Edaran tanda tangan Palsu
PEMERINTAHAN  

Pemberitahuan Resmi Kementerian Sekretariat Negara Terkait Surat Edaran tanda tangan Palsu

Redaksi
Pemberitahuan Resmi Kementerian Sekretariat Negara Terkait Surat Edaran tanda tangan Palsu Menteri Sekretaris Negara
Surat edaran dokumen hibah atas nama Syekh Umar bin Abdul bin Azis yang mencantumkan tanda tangan Menteri Sekretaris Negara

Jakarta, 27 Mei 2025, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara (Eddy Cahyono Sugiarto)

Siaran Pers: 01/SP/V/Humas/2025

 

Sebelumnya
Redaksi
Author: Redaksi

Baca Juga  Prabowo Lantik Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Ini Profil dan Perjalanan Kariernya
Laman: 1 2
Komentar

Rekomendasi untuk kamu

Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Dibuka, Kemnaker Ajak Masyarakat Tingkatkan Kompetensi

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memilih program pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengembangan kompetensinya. Sejalan dengan dibukanya PVN Batch 4, Kemnaker telah menetapkan tahapan pelaksanaan…

Wamenaker Tekankan Penguatan Kompetensi dan Kemampuan Bahasa untuk Perluas Peluang Kerja

Ia menjelaskan, sejumlah negara tujuan penempatan tenaga kerja mensyaratkan kemampuan bahasa sesuai standar yang berlaku. Untuk Jepang, misalnya, calon pekerja umumnya harus memiliki kemampuan bahasa Jepang minimal level N4, yaitu…

Menaker: Penyandang Disabilitas Harus Mendapat Kesempatan Kerja yang Setara

Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Meski demikian, Yassierli menilai keberhasilan kebijakan tersebut…

DPRD Pesawaran Setujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 

Dalam sambutannya, Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Pesawaran atas komitmen dan kerja sama dalam membahas hingga…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *