PENANGGUNG JAWAB AKSI KUTUK SATGAS PKH TANAM KEMBALI SENPLAT DI KM 95 DAN KM 105: “INI PELECEHAN TERHADAP HUKUM ADAT”
NABIRE, Papua Tengah, Indonesia jurnalis – Penanggung Jawab Aksi Pencabutan Senplat Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH, Emil E. Wakei, mengecam keras tindakan Satgas PKH yang memasang kembali papan senplat di KM 95 Distrik Dipa dan KM 105 Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire.
Pemasangan ulang itu dilakukan beberapa hari setelah Pemuda dan Masyarakat Adat SIMAPITOWA mencabut senplat sebelumnya pada Jumat, 4 September 2026, dan menggantinya dengan Salib Merah serta papan nama adat.
“Kami mengutuk tindakan Satgas PKH. Ini bentuk nyata melawan kebijakan dan kedaulatan Masyarakat Hukum Adat Tota Mapihaa. Tanah ini sudah kami tandai dengan Salib dan papan adat. Menanam kembali senplat sama saja menginjak iman dan hukum adat kami,” tegas Emil E. Wakei, Minggu 6 September 2026.
Melawan Hasil Kesepakatan dan 11 Tuntutan
Menurut Emil, pencabutan senplat 4 September lalu adalah bagian dari 11 tuntutan masyarakat SIMAPITOWA yang sudah diserahkan ke DPR Papua Tengah pada 10 Agustus 2026. Tuntutan itu muncul karena pemasangan klaim sepihak oleh Satgas PKH di wilayah adat seluas ±195.885 hektare berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2025.
“Kami sudah sampaikan secara adat dan kelembagaan. Kalau negara punya aturan, kami juga punya aturan adat. Satgas PKH datang tanpa musyawarah, tanpa izin pemilik tanah. Sekarang setelah kami luruskan, malah ditanam lagi. Ini bukan penertiban, ini Provokasi,” ujarnya.
“Salib itu kami tanam dengan doa. Itu tanda tanah damai, tanah Tuhan, tanah leluhur. Dicabutnya Salib berarti mereka tidak menghormati iman kami. Papan adat dicabut berarti mereka tidak menghormati harga diri kami,” kata Emil
