Perubahan Diperlukan Untuk Mematahkan Tirani Oligarki

IMG 20220629 WA0013 1
PALEMBANG – Perubahan diperlukan untuk mematahkan tirani oligarki yang menyandera dan menguasai kekuasaan, demikian ungkap Syahganda.

 

Direktur Institut Kajian Masyarakat Lingkar Sabang Marauke, Syahganda Nainggolan menegaskan, perubahan sangat dibutuhkan untuk menghancurkan tirani oligarki yang menyandera dan menguasai kekuasaan.

 

Demikian kata Syahganda saat menjadi nara sumber pada acara yang diselenggarakan oleh Lembaga Simpul Jaringan Masyarakat (Sijarum Institute) pada Selasa (28/06/2022) di Hotel 101 Palembang.

Perubahan Diperlukan Untuk Mematahkan Tirani Oligarki
(Photo ) Syahganda Nainggolan bersama AA LaNyalla Ketua DPD RI, Perubahan Diperlukan Untuk Mematahkan Tirani Oligarki

Syahganda bersyukur masih ada lembaga negara seperti DPD RI yang terus berjuang untuk rakyat. Karena setelah kemerdekaan Indonesia, masalah yang sama ternyata masih ada seperti pada masa penjajahan Belanda.

 

Pada tahun 1930, ketika diadili di pengadilan kolonialisme Belanda, Soekarno bertanya-tanya mengapa negaranya tidak merasakan kebebasan yang dirasakan oleh Belanda. Bukankah seharusnya Indonesia juga mendapat manfaat dari kekayaannya sendiri yang dihasilkan oleh Ibu Pertiwi?

 

“Soekarno juga mengatakan mengapa Anda menetapkan peraturan bagi buruh tani kita yang upahnya rendah,” kata Syahganda.

Apa yang terjadi sebelum Indonesia merdeka ternyata bisa dirasakan kembali saat ini.

 

“93 tahun kemudian, setelah Bung Karno menggugat ini di pengadilan Belanda di Bandung, itu terjadi lagi. Kami tidak memiliki demokrasi, tidak ada kemakmuran bagi rakyat. Kita masih berada dalam situasi kolonialisme. Kita diadu satu sama lain,” kata Syahganda.

Saat ini, tidak ada perubahan signifikan seperti yang dialami Bung Karno di masa lalu.

 

“Penguasa dalam konteks feodalisme hanya memikirkan lingkaran dan keluarganya. Ini masalah struktural. Maka diperlukan perubahan untuk menghancurkan tirani oligarki yang menguasai pemerintahan kolonial saat ini. Inilah yang disebut postkolonialisme. Pemukim selalu menstigma orang bodoh dan akan tetap berkuasa,” jelas Syahganda.

Baginya, inilah masalah Indonesia pasca reformasi. Ada masalah kemiskinan struktural. Misalnya, di Pelembang, di kota makmur ini, kemiskinan hanya turun 0,19% dari 12,98%. Apa yang harus dibanggakan. Negara ini melanggengkan kemiskinan rakyatnya,” kata Syahganda.

Karena itu, Syahganda berpendapat bahwa perubahan harus segera dilakukan. Kita harus kembali ke demokrasi Pancasila. “Jadi harus ada poros. Kami akan pindahkan poros ke daerah-daerah terpencil,” kata Syahganda.

Narasumber lainnya, Direktur Pusat Kajian Potensi dan Pengembangan Daerah, Solehun, mengatakan masalah di Indonesia saat ini adalah kemiskinan. Hal ini juga terdengar oleh masyarakat Sumatera bagian selatan.

 

“Angka kemiskinan di Sumsel lebih tinggi dari nasional. Sehingga, daerah yang memiliki potensi tinggi tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan penduduknya,” kata Solehun.

 

Parahnya lagi, kemiskinan di Sumsel justru terjadi di Daerah Kaya Sumber Daya Alam (SDA) di mana banyak perusahaan besar yang meraup untung.

 

“Data ini membuktikan bahwa selama ini pemerintahan belum berjalan dengan baik. Ini memiliki konsekuensi serius bagi daerah. Sumber daya tidak linier dengan kemakmuran daerah. Orang-orang di daerah tertarik apakah ada koalisi populer untuk Poros Perubahan,” kata Solehun.

Oleh karena itu, kepentingan rakyat harus direduksi menjadi isu utama yang dikendalikan oleh pemerintah.

 

“Jadi rakyat harus membangun gerakan ini secara terstruktur, sistematis, dan massal. Kita menunggu kekuatan massa untuk membawa perubahan di daerah,” ujarnya.

Guru Besar Sosiologi UIN RF Palembang, Prof Abdullah Idi mengatakan, realitas sosial harus diubah melalui kepemimpinan dari level tertinggi hingga terendah. “Tingkat kejelasan demokrasi kita belum jelas. Kita perlu mulai berpikir secara massal untuk masyarakat. Kalau mental kita sportif, kita tidak akan mengorbankan nasib rakyat,” kata Abdullah.

Ketua Gerakan Reformasi Politik Indonesia, Andrianto, menambahkan bahwa kekuasaan tidak boleh tidak terbatas dalam teori dan praktik. Namun, praktik saat ini adalah bahwa oligarki memiliki cengkeraman yang kuat pada kekuasaan. “Pada masa Suharto, Orde Baru menguasai oligarki. Tapi sekarang oligarki mengendalikan kekuasaan. Sebagai aktor sejarah Reformasi 98, saya sangat menyayangkan,” ujarnya.

Andrianto sependapat dengan pernyataan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bahwa penyelesaian masalah rakyat dan pemutusan kontrol oligarki harus dimulai dari hulu, bukan hilir.

 

“Di hulu, yakni reformasi yang gagal yang berujung pada empat amandemen konstitusi, perlu dibenahi,” kata Andrianto. Karena sampai saat ini kita belum pernah bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas karena kita dibatasi oleh presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20 persen. Oleh karena itu, diperlukan perubahan mendasar untuk membangun pemerintahan yang disebutnya strong government.

 

“Harus ada perubahan mendasar. Sekarang Pak LaNyalla bisa mewakili nasihat kuat yang saya bicarakan tadi,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Aksi Lintas Provinsi untuk Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mengumumkan ambisinya kepada Presiden DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ambisi KITA, sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 23/VI/2022, perlu dielaborasi dan diawasi ambisinya untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presidium KITA Jawa Barat, Syafril Sjofyan menjelaskan alasan mengajukan pemakzulan Jokowi. Dia mengatakan Presiden Jokowi telah melakukan banyak tindakan melawan hukum. “Di antaranya, undang-undang yang dibuat bertentangan dengan UUD 1945,” kata Syafil. Misalnya Syafril menyebut PEPPU Nomor 1 Tahun 2020, Kartu Prakerja, Pembuatan LPI (Badan Pengelola Investasi), UU KPK yang melanggar independensi KPK, Bank Indonesia membeli SUN di pasar perdana atas dasar Negara UU Keuangan dan UU BI), UU IKN, Penyediaan Anggaran Proyek kereta cepat yang menggunakan APBN tanpa prosedur anggaran yang tepat, serta proyek jalan tol milik negara yang membengkak tanpa audit riset. Dari kajian tersebut, Syabril mengatakan antarprovinsi Amerika Serikat menilai Presiden Jokowi diduga melakukan pelanggaran berat terhadap undang-undang tersebut. Kebetulan, berdasarkan Pasal 7A UUD 1945, presiden dapat diberhentikan dari MPR. “Karena DPD-RI adalah lembaga negara yang sejajar dengan DPR-RI dan merupakan bagian dari MPR-RI.

Kami menyampaikan ambisi kami kepada DPD-RI melalui Presiden DPD, baik untuk mengelaborasi maupun mengkaji bagaimana untuk memantau aspirasi yang kami kumpulkan dari kalangan berbagai kalangan masyarakat di wilayah Indonesia,” kata Syabril.

LaNyalla sendiri menerima aspirasi tersebut dan menyampaikannya melalui rapat paripurna DPD RI, sebelum diajukan ke DPR RI sesuai konstitusi. “Saya akan menjadi mediator di perusahaan ini. Tapi harus saya tegaskan bahwa saya secara konstitusional berkomitmen untuk mengawasi pemerintahan Presiden Jokowi sampai selesai. Namun, saya tidak bisa menghentikan upaya orang-orang yang ingin menuntut Pak Jokowi. Itu di luar tugas kami,” kata LaNyalla.

Presiden DPD RI didampingi staf khusus Presiden DPD RI, Sefdin Syaifudin. Turut hadir ketua Lembaga Simpul Jaringan Masyarakat (Sijarum Institute), Khalifah Alam, dan sejumlah ulama, tokoh dan aktivis dari berbagai elemen, serta mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Palembang.

 

Perubahan Diperlukan Untuk Mematahkan Tirani Oligarki

Pembicara adalah Pengamat Politik Rocky Gerung, Guru Besar Sosiologi UIN RF Palembang, Profesor Abdullah Idi, ketua Gerakan Reformasi Politik Indonesia Andrianto, Ketua Lembaga Kajian Publik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan, Direktur Pusat Kajian Potensi dan Pembangunan Daerah Solehun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.