Pimpin Rakornas Kepariwisataan 2026, Wapres Gibran Tekankan : “Jika apa yang sudah dilakukan di 2025 ini dipertahankan dan ditingkatkan, saya yakin ini [2026] targetnya bisa tercapai,”
Jakarta, Indonesia jurnalis – Sektor pariwisata kembali ditegaskan sebagai salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 diproyeksikan mencapai 4,9 persen, melampaui target yang telah ditetapkan. Memasuki 2026, pemerintah berkomitmen menjaga tren positif tersebut melalui penguatan program kepariwisataan yang berkelanjutan dan terintegrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan Tahun 2026 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata, Jakarta, Senin (12/1/2026).
“Jika apa yang sudah dilakukan di 2025 ini dipertahankan dan ditingkatkan, saya yakin ini [2026] targetnya bisa tercapai,” ujar Wapres.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Wapres menegaskan bahwa capaian positif sektor pariwisata perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas destinasi, penguatan daya saing, serta kolaborasi lintas sektor yang berkesinambungan.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga mengapresiasi kinerja kementerian dan lembaga terkait yang berhasil melampaui sejumlah target pariwisata sepanjang 2025, baik dari sisi jumlah wisatawan maupun kontribusi ekonomi.
“Jadi terkait jumlah wisman (wisatawan mancanegara), terkait spending devisa, jumlah wisnus (wisatawan nusantara), tenaga kerja, kontribusi PDB (Produk Domestik Bruto). Ini saya kira sudah cukup baik dan ini saya lihat angka-angkanya melebihi target. Terima kasih untuk kerja kerasnya Bapak-Ibu semua,” tutur Wapres.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan, Wapres menekankan sejumlah fokus utama pengembangan pariwisata nasional ke depan. Di antaranya penguatan infrastruktur pendukung, peningkatan aksesibilitas dan keselamatan transportasi wisata, pembenahan kebijakan visa, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan destinasi wisata.
