Prabowo menghadapi Indonesia yang lebih besar dan lebih kompleks. Indonesia memiliki APBN yang lebih besar, pasar domestik yang luas, serta keterhubungan global yang kuat. Namun, Indonesia masih menghadapi ketergantungan teknologi, ekspor bahan mentah, ketimpangan produktivitas, kerentanan pangan, dan kebutuhan lapangan kerja yang besar. Prabowo menempatkan kedaulatan ekonomi sebagai jawaban. Ia menghubungkan kedaulatan dengan pangan, energi, air, industri, pertahanan, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Arah ini tampak dalam agenda Asta Cita yang mendorong swasembada pangan dan energi serta kelanjutan hilirisasi.
Swasembada pangan menunjukkan orientasi tersebut. Pemerintah ingin meningkatkan produksi pangan dan memperkuat cadangan nasional. Tujuan ini penting karena harga pangan memengaruhi kesejahteraan rakyat dan stabilitas politik. Namun, pemerintah harus memilih instrumen yang tepat. Pemerintah harus menimbang pembukaan lahan baru dengan rehabilitasi irigasi, perbaikan benih, pupuk, penyuluhan, pembiayaan petani, tata niaga, dan pengurangan kehilangan panen. Produktivitas lahan, pendapatan petani, serta keberlanjutan lingkungan harus menjadi ukuran utama.
Program Makan Bergizi Gratis juga memperlihatkan peran Prabowo sebagai implementator. Program tersebut dapat memperbaiki gizi anak dan membangun permintaan bagi produk petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM lokal. Namun, program tersebut membutuhkan anggaran, sistem pengadaan, rantai pasok, standar nutrisi, serta pengawasan keamanan pangan yang kuat. Pemerintah harus memperluas program secara bertahap dan mengukur hasilnya melalui status gizi, kehadiran sekolah, keamanan pangan, dan biaya per penerima.
Koperasi Merah Putih menunjukkan kedekatan agenda Prabowo dengan perhatian Sumitro terhadap ekonomi rakyat. Sumitro menaruh perhatian pada koperasi, kredit rakyat, petani kecil, dan usaha kecil karena mereka sering menghadapi keterbatasan modal, posisi tawar yang lemah, serta ketergantungan pada tengkulak. Koperasi Merah Putih dapat menghimpun modal, menyediakan sarana produksi, menampung hasil panen, memperpendek rantai distribusi, dan memperluas pembiayaan yang sehat. Pemerintah menargetkan pembentukan sekitar 80 ribu koperasi desa dan kelurahan. Namun, dalam kacamata Sumitro, keberhasilan koperasi tidak terletak pada jumlah koperasi yang dibentuk. Keberhasilan terletak pada peningkatan pendapatan anggota, posisi tawar petani dan UMKM, tata kelola profesional, serta kebebasan dari rente.
Hilirisasi menjadi titik temu paling kuat antara Sumitro dan Prabowo. Sumitro menolak posisi Indonesia sebagai pengekspor bahan mentah. Prabowo mendorong pengolahan sumber daya di dalam negeri. Namun, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari jumlah smelter atau nilai investasi. Hilirisasi harus meningkatkan kandungan lokal, transfer teknologi, keterampilan tenaga kerja, penerimaan negara, dan keterhubungan dengan industri domestik.
Walaupun memiliki kesamaan orientasi, Sumitro dan Prabowo tetap berbeda secara mendasar. Sumitro berpikir sebagai ekonom pembangunan. Ia menekankan transformasi struktural jangka panjang, pembentukan institusi, produktivitas, dan kemampuan pengusaha nasional. Ia melihat pembangunan sebagai proses bertahap. Prabowo berpikir sebagai pemimpin politik dan kepala eksekutif. Ia menekankan kedaulatan, ketahanan nasional, percepatan program, serta mobilisasi sumber daya negara.
Sumitro memandang negara sebagai pengarah yang harus membangun kapasitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. Prabowo menggunakan negara lebih langsung sebagai penggerak program melalui anggaran, BUMN, kementerian, dan koordinasi nasional. Sumitro menghadapi risiko gagasan tidak berlanjut karena politik yang tidak stabil. Prabowo menghadapi risiko sebaliknya: kekuasaan yang besar dapat mendorong program terlalu cepat, terlalu terpusat, atau terlalu mahal jika tidak disertai evaluasi teknokratis, transparansi, dan disiplin fiskal.
Sejatinya Presiden Prabowo akan berhasil melanjutkan warisan Sumitro apabila kebijakannya meningkatkan pendapatan petani, memperkuat industri nasional, memperluas pekerjaan, menaikkan kemampuan teknologi, dan menjaga APBN tetap sehat. Pemerintah harus mengaitkan setiap fasilitas dengan target kinerja. Pemerintah harus mengaitkan hilirisasi dengan transfer teknologi. Pemerintah harus mengaitkan koperasi dengan kepemilikan anggota dan kemandirian usaha. Pemerintah harus mengaitkan program sosial dengan perbaikan kualitas sumber daya manusia.
Sejarah menilai Sumitro melalui kekuatan gagasannya. Sejarah akan menilai Prabowo melalui mutu implementasinya. Keduanya bertemu pada satu pertanyaan besar: apakah negara berhasil mengubah sumber daya nasional menjadi produktivitas, keadilan, dan kemakmuran rakyat?
