“Kami tidak hanya mengajar lalu pergi. Sekolah binaan ini akan menjadi pusat data dan advokasi kami. Kami ingin memetakan secara riil, di mana saja titik-titik yang membutuhkan bantuan, tidak hanya soal guru, tetapi juga revitalisasi gedung sekolah, sarana prasarana dan peningkatan kesejahteraan para pendidik di sana,” tegasnya.
Tantangan Balik untuk Pemerintah
Lebih lanjut, di akhir pernyataannya, Dewa Permana atas nama PP KMHDI menyampaikan sebuah tantangan balik kepada pemerintah. Ia berharap inisiatif murni dari organisasi kemahasiswaan ini mendapat dukungan dan dukungan penuh dari berbagai kementerian terkait.
“Kami dari KMHDI berani memikul tanggung jawab ini. Maka dari itu, kami menantang balik pemerintah, tidak hanya Kementerian Pariwisata, tetapi juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan seluruh pemangku kepentingan, untuk turut mendukung dan mensupport program KMHDI Mengajar ini. Kolaborasi adalah kunci. Kami siap menjadi garda terdepan, dan kami berharap pemerintah hadir di belakang kami dengan kebijakan dan anggaran yang berpihak,” pungkasnya.
Dengan dideklarasikannya KMHDI Mengajar, Rakernas XIV KMHDI di Bogor diharapkan mampu menghasilkan peta jalan yang konkret untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan Hindu yang berkualitas dan berkeadilan di seluruh pelosok Indonesia.
