Perbedaannya, hari ini Indonesia telah melakukan banyak reformasi: perbankan lebih diawasi, kerangka fiskal lebih tertata, dan koordinasi kebijakan makro lebih baik. Itu semua adalah modal yang patut baik. Justru karena modal itulah, kita tidak boleh mengulang jebakan lama, menggunakan optimisme sebagai pengganti kewaspadaan. Komunikasi resmi yang terlalu berat di sisi “kita masih kuat” tanpa cukup ruang untuk berkata “kita sedang menghadapi periode koreksi yang tidak ringan” berpotensi menciptakan rasa aman semu. Masyarakat merasakan rupiah melemah dan harga naik, tetapi di tingkat wacana diberi kesan bahwa semuanya masih baik-baik saja, sehingga dorongan untuk bersiap dan beradaptasi menjadi lemah.
Kebijakan kerja dari rumah (WFH) yang baru-baru ini diumumkan pemerintah dapat dibaca sebagai contoh kecil tentang bagaimana ketidaksinkronan antara pesan dan kebijakan bisa muncul. Di satu sisi, WFH memberi sinyal bahwa ada situasi yang cukup serius sehingga diperlukan penyesuaian pola kerja. Namun di lapangan, banyak birokrasi dan pelaku usaha meresponsnya dengan santai. WFH lebih diperlakukan sebagai variasi gaya kerja ketimbang sebagai bagian dari manajemen risiko di tengah tekanan ekonomi. Salah satu penyebabnya, tujuan dan konteks kebijakan ini tidak dikomunikasikan secara tajam. Tidak jelas apa target yang ingin dicapai, indikator keberhasilannya, dan bagaimana kaitannya dengan pelemahan rupiah, tekanan APBN, atau kenaikan biaya hidup.
Ketika pesan yang sampai ke publik lebih banyak berbunyi “ekonomi masih terjaga, fundamental masih kuat”, wajar jika kebijakan seperti WFH tidak dianggap sebagai respon krisis, tetapi sekadar kebijakan administratif biasa. Padahal, bila memang WFH dimaksudkan untuk mengurangi konsumsi BBM, menekan biaya operasional, dan memberi ruang adaptasi bagi dunia usaha, narasi yang seharusnya muncul adalah kita sedang memasuki periode tantangan yang tidak ringan, dan ini salah satu langkah bersama yang perlu dijalankan dengan disiplin. Tanpa narasi risiko yang proporsional, kebijakan akan turun derajat menjadi simbolisme. menunjukkan bahwa pemerintah “berbuat sesuatu”, tetapi tidak cukup mengubah perilaku.
Apa alternatifnya? Bukan mengganti optimisme dengan pesimisme, melainkan menata ulang keseimbangan narasi. Pertama, pemerintah dan otoritas moneter tetap perlu menyampaikan bahwa Indonesia memiliki modal penting, pertumbuhan yang relatif baik, sistem keuangan yang lebih kokoh. Kedua, narasi ini harus dibarengi pengakuan yang jujur bahwa kita sedang menghadapi kombinasi tekanan eksternal dan internal yang tidak bisa dianggap remeh, termasuk pelemahan rupiah, kenaikan biaya produksi dan hidup, serta keterbatasan ruang fiskal. Ketiga, komunikasi harus menjelaskan secara jelas langkah-langkah yang diambil. Bagaimana APBN akan disesuaikan, bagaimana BI merespons dilema antara stabilitas kurs dan pertumbuhan, dan bagaimana kebijakan seperti WFH atau penghematan energi diposisikan dalam kerangka tersebut.
Terakhir, masyarakat perlu diajak tidak hanya untuk “tenang”, tetapi juga “bersiap”. Rumah tangga perlu melihat bahwa pengelolaan keuangan, penghematan, dan penataan prioritas konsumsi menjadi penting dalam beberapa bulan ke depan. Dunia usaha perlu didorong melakukan efisiensi, mengurangi ketergantungan pada impor tertentu, dan menunda ekspansi yang sangat sensitif terhadap kurs sampai ketidakpastian mereda. Pemerintah daerah dan birokrasi perlu menjadikan kebijakan pusat, termasuk WFH dan penghematan belanja sebagai momentum memperbaiki tata kelola, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
Indonesia hari ini tidak sama dengan Indonesia menjelang krisis 1997–1998. Tetapi justru karena kita telah belajar banyak, wajar bila publik berharap komunikasi kebijakan yang lebih dewasa, tidak menakut-nakuti, namun juga tidak meninabobokan. Optimisme tetap diperlukan, tetapi harus berdiri di atas pijakan kejujuran risiko dan kesediaan untuk berbenah. Dengan cara itu, kita tidak hanya menghindari pengulangan sejarah kelam, tetapi juga memanfaatkan periode tekanan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat ketahanan ekonomi secara nyata.
