Pengadaan BGN : Tablet Hngga Semir Capai Milyaran Rupiah, Komponen tersebut mencakup kebutuhan sandang seperti pakaian dinas, sweater, celana, sepatu, topi hinga ikat pinggang
JAKARTA, Indonesia jurnalis – Pengadaan perangkat tablet untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan. Nilainya yang diduga melampaui harga pasar dinilai sejumlah pengamat sebagai sinyal serius terhadap tata kelola keuangan negara.
Tak hanya tablet, berbagai pengadaan lain terkait SPPI juga menghabiskan anggaran hingga miliaran rupiah. Komponen tersebut mencakup kebutuhan sandang seperti pakaian dinas, sweater, celana, sepatu, topi, ikat pinggang, kaos dalam, ransel, hingga semir sepatu. Secara keseluruhan, terdapat 1.091 paket pengadaan dengan total nilai mencapai Rp6,31 triliun dari anggaran BGN tahun 2025.
Manajer Manajemen Pengetahuan dan Komunikasi Seknas Fitra, Betta Anugrah Setiani, menilai kondisi ini mengindikasikan potensi inefisiensi.
“Praktik seperti ini justru menunjukkan adanya potensi inefisiensi, bahkan membuka ruang penyimpangan. Pengadaan barang dan jasa seharusnya mengacu pada standar biaya yang rasional dan berbasis harga pasar,” ujarnya, Selasa (14/04).
Menurut Betta, perbedaan harga yang signifikan menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran serta tidak optimalnya survei pasar.
Kritik serupa disampaikan Kepala Divisi Hukum dan Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah. Ia menilai terdapat indikasi pelanggaran hukum dan dugaan penggelembungan anggaran, khususnya pada pengadaan tablet yang tercatat mencapai Rp508,49 miliar dalam sembilan paket.
“Praktik ini diduga untuk menghindari kategori pengadaan kompleks yang mensyaratkan ketentuan tambahan, seperti kewajiban memperoleh pendapat dari ahli hukum kontrak dan penggunaan metode prakualifikasi,” kata Wana.
Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan menyelidiki kasus ini guna memastikan bahwa program prioritas pemerintah tetap tunduk pada hukum.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa informasi terkait tingginya harga pengadaan akan menjadi bahan evaluasi.
“Pengadaan barang dan jasa ini menjadi salah satu sektor yang rawan tindak pidana korupsi. Karena itu, KPK mendorong agar digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa tidak hanya mendorong efektivitas, tetapi juga efisiensi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui adanya pengadaan tersebut, namun menegaskan jumlahnya tidak sebesar yang beredar di publik. Ia menyebut pengadaan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Berdasarkan penelusuran data pengadaan pemerintah, porsi anggaran terbesar justru berasal dari pengadaan kendaraan roda dua yang mencapai Rp1,21 triliun. Dengan harga per unit sekitar Rp48,8 juta hingga Rp49,9 juta, jumlah pengadaan diperkirakan mencapai 24.400 unit. Namun, Dadan menyebut realisasinya hanya sekitar 21.800 unit.
“Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta, di bawah harga pasaran,” ujarnya.
Sorotan utama tetap tertuju pada pengadaan tablet. Dengan total anggaran Rp508,4 miliar dan harga satuan dalam katalog sekitar Rp17,9 juta, jumlahnya diperkirakan mencapai 28.300 unit. Padahal, harga pasar perangkat serupa berkisar Rp8 juta hingga Rp9 juta.
Selain itu, pengadaan laptop juga menjadi perhatian. Dengan anggaran Rp132 miliar, diperkirakan terdapat sekitar 5.300 unit yang dibeli, meskipun harga di pasaran relatif lebih rendah dibandingkan harga dalam pengadaan.
